Aset Pemilik Century yang Disita Baru Rp 1,19 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi hingga kini baru berhasil menyita aset-aset hasil kejahatan pemegang saham mayoritas Bank Century senilai Rp 1,19 triliun. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan aset yang telah dilarikan atau digelapkan, yang menyebabkan Bank Century merugi Rp 9,15 triliun dan kolaps sebelum akhirnya diselamatkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Demikian dijelaskan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dalam laporannya kepada Komisi III DPR, Kamis (3/9) di Jakarta.

Lembaga Penjamin Simpanan sejauh ini telah menggelontorkan dana sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyehatkan Bank Century. Dana tersebut sebagian besar untuk menalangi kerugian Bank Century akibat tindak kriminal tiga pemegang saham mayoritasnya, yakni Robert Tantular yang telah dituntut hukuman delapan tahun penjara, serta Rafat Ali Rizvi dan Alwarraq Hesyam Talaat M, keduanya warga negara asing yang buron hingga kini.

Menurut Danuri, nilai aset yang disita kemungkinan bisa bertambah karena polisi kembali menemukan aset milik Robert Tantular senilai total Rp 192,5 miliar. Selain itu, juga ditemukan aset milik Alwarraq Hesyam dan Rafat Ali Rizvi senilai total Rp 11,64 triliun di luar negeri.

”Terhadap aset itu telah disampaikan permintaan pemblokiran melalui joint financial intelligence unit sesuai yurisdiksi negara setempat ke 12 negara yang berkaitan dengan temuan aset para tersangka,” kata Danuri.

Danuri mengatakan, aset-aset yang disita, antara lain, berasal dari aliran dana kredit dan transaksi fiktif. Misalnya, pencairan kredit fiktif PT Signature Capital Rp 97 miliar, tetapi yang disita baru Rp 155 juta. Selain itu, terkait dengan kontrak kelola dana sebesar Rp 90 miliar, yang disita polisi baru Rp 9 juta.

”Modus operandi penipuannya adalah penempatan dana di luar negeri dalam surat berharga valas secara tidak sehat atau berkualitas rendah dan tidak marketable. Sebagian besar surat berharga tersebut dalam penguasaan FGAH (d/h) Chinkara Capital yang merupakan pemegang saham pengendali Century,” kata Danuri.

BPK telusuri dana

Pada acara berbuka puasa bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyatakan, pihaknya tengah menelusuri melalui audit investigasi penyebab kegagalan secara sistemik Bank Century serta ke mana saja larinya dana yang masuk dan keluar melalui neraca Bank Century dari sisi aktiva dan pasiva.

Audit dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPR. ”Audit sudah kami lakukan sejak 26 Agustus lalu. Kami (auditor BPK) baru bisa masuk setelah Darmin Nasution (Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia) menjabat,” katanya.

Menurut Anwar, dari informasi yang dia terima, Bank Century sejak merger 2004 memang bermasalah. ”Saya mendengar sejumlah praktik perbankan yang tidak benar, seperti pelanggaran capital adequacy ratio (rasio kecukupan modal) dan batas minimum pemberian kredit, penerbitan surat berharga yang uangnya tak ada, dan lain-lain. Seperti yang dibilang Wapres Kalla, memang ada masalah di pengawasan BI,” ujar Anwar.

Tentang pembengkakan dana penyehatan yang semula Rp 1,3 triliun dan meningkat Rp 6,7 triliun, Anwar mengaku masalah seperti itu telah diinventarisasi para auditor BPK untuk diaudit.

Ditanya pers apakah dana nasabah besar Bank Century seperti pengusaha Hartati Murdaya dan PT Sampoerna yang telah ditarik besar-besaran juga akan ditelusuri BPK, Anwar menjawab, ”Itu saya belum tahu. Yang jelas, BPK akan menelusurinya. Kita tunggu sajalah auditnya.”

Sementara itu, Murdaya Po membantah dia ataupun istrinya, Hartati Murdaya, merupakan salah satu dari deposan di Bank Century. ”Oh, enggak, enggak ada. Itu bohong semua. Sepeser pun enggak ada. Terlalu kecil,” kata Murdaya di sela-sela rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri.

Soal independensi audit BPK yang akan dijalani jika ternyata kasus Bank Century ada unsur politiknya terkait dana pemilu presiden, Anwar mengaku tidak akan ikut campur. ”Saya tak tahu urusan politik. Yang jelas, BPK akan bersikap independen. BPK tidak berpihak kepada siapa pun,” katanya seraya menjanjikan audit akan selesai sebelum Idul Fitri.

Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir mengaku, kasus Bank Century hampir sama dengan kasus Bantuan Likuiditas BI (BLBI) dalam skala dana yang kecil. Namun, dari sisi orang-orang dan lembaga yang terkait dinilainya masih sama dengan kasus BLBI. Modusnya juga sama. ”Ibarat pemain dunia kriminal, kasus Bank Century masih dilakukan oleh residivis kambuhan,” kata Fuad.

Pengamat perbankan Eko B Supriyanto menegaskan, pemegang saham asing yang masuk melalui pasar modal perlu diwaspadai dan perlu uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang lebih ketat oleh BI.

”Pemegang saham yang bukan bank seperti perusahaan jadi-jadian yang dibuat di Cayman Island atau negara bebas pajak juga harus dilarang. Pemegang saham sebaiknya lima besar bank di negaranya,” katanya. (SF/HAR/FAJ)