SM: Semua untuk Kebaikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan figur pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kalangan profesional. Itu didasarkan pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa posisi menteri keuangan sangat penting dan strategis.

”Hampir pasti dari profesional, dalam arti betul-betul mengerti sektor keuangan yang akan dipilih menduduki posisi itu,” tutur Julian seusai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia di Jakarta, Jumat (7/5/2010). Posisi menteri keuangan sesuai dengan tradisi pemerintahan selama ini juga dijabat figur dari kalangan profesional.

”Saya tidak katakan tak mungkin dari partai politik. Namun, kemungkinan terbesar jika yang menjadi pertimbangan adalah mempertahankan kontinuitas kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, hampir pasti dari profesional yang akan menempati posisi itu,” papar Julian.

Julian juga menegaskan, Sri Mulyani terpilih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia melalui seleksi ketat yang menjadi standar Bank Dunia. ”Jadi, tidak benar ada deal politik atau deal antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Bank Dunia,” katanya lagi.

Secara terpisah, di Jakarta, Jumat, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyarankan calon menteri keuangan pengganti Sri Mulyani sebaiknya bukan tokoh parpol. ”Saya tahu persis kriteria yang diinginkan Presiden. Salah satunya adalah bersedia melanjutkan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Hatta menyatakan, ada tiga kriteria yang sebaiknya dimiliki calon menteri keuangan. Pertama, memiliki integritas tinggi yang memungkinkan daya kerja tinggi. Kedua, kapabel atau memiliki kemampuan memahami isu ekonomi makro, fiskal, dan sektor keuangan. Ketiga, haruslah orang yang betul-betul memiliki semangat dalam melanjutkan reformasi birokrasi. Banyak tokoh yang memiliki ketiga syarat itu.

Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonni Hargens, yakin Partai Golkar berpeluang kuat mengambil posisi menteri keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani. Hal itu menjadi bentuk kompromi antara Presiden Yudhoyono dan Partai Golkar, yang kemudian diikuti perombakan kabinet.

Bukan tak mungkin jatah kursi kabinet bagi Partai Golkar bertambah pasca-perombakan. ”Namun, jika hal itu terjadi, Golkar kembali beromantis dengan Partai Demokrat, tindakan itu akan sangat merugikan dan sama artinya menggali kubur sendiri. Pada Pemilu 2014, suara Golkar pasti merosot,” ungkap Bonni.

Namun, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Presiden Yudhoyono mengesampingkan tekanan dan desakan kepentingan, seperti politis dan bisnis, dalam menentukan menteri keuangan baru. Menteri keuangan baru harus dipilih dari profesional dan berintegritas untuk melanjutkan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

”Jabatan Menkeu banyak diincar berbagai kalangan karena merupakan lumbung uang yang gemuk,” kata Teten. Karena itu, lanjutnya, Presiden harus selektif saat menentukan Menkeu baru.