Batasi BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Program penghematan bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2011 harus dilaksanakan. Alasan pemerintah, setiap penambahan 1 juta kiloliter BBM bersubsidi dari kuota yang ditargetkan Rancangan APBN 2011 akan meningkatkan defisit anggaran Rp 1,9 triliun.

”Kami ingin mengajak semua pihak mulai membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi yang tidak sepatutnya menikmati subsidi itu,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (29/9/2010), seusai Rapat Kerja Tim Pengawas Penanganan Kasus Bank Century di DPR.

Agus menegaskan, subsidi hanya layak diberikan kepada masyarakat yang menggunakan angkutan umum. ”Jika subsidi BBM masih diberikan, tidak pada semua mobil. Subsidi diberikan dengan target jelas, hanya pada orang yang membutuhkan,” tutur Agus. Dalam RAPBN 2011, pemerintah mengusulkan volume konsumsi BBM bersubsidi 38 juta kiloliter dengan nilai Rp 133,8 triliun, termasuk BBM, bahan bakar nabati, dan elpiji. Pada APBN Perubahan 2010, target BBM bersubsidi 36,8 juta kiloliter.

Dengan besaran subsidi tersebut, defisit anggaran RAPBN 2011 ditetapkan Rp 115,7 triliun atau 1,7 persen dari produk domestik bruto. Jika volume BBM bersubsidi naik 1 juta kiloliter, menjadi 39 juta kiloliter, defisit bisa Rp 117,98 triliun.

Kenaikan defisit harus ditutup utang baru. Padahal, pemerintah memprogramkan pengurangan jumlah utang.

Sementara untuk tahun ini, Menkeu berharap program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bisa diterapkan. ”Untuk tahun ini, kalau kami memakai BBM bersubsidi lebih dari kuota, harga jual minyak mentah Indonesia lebih rendah daripada anggaran dan nilai tukar rupiah menguat, secara anggaran masih memadai. Namun, tetap perlu persetujuan DPR karena ada lonjakan volume subsidi BBM yang lebih besar daripada perkiraan semula,” ujar Menkeu. (OIN)