BPOM Dicecar DPR soal Indomie

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI mencecar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal langkah BPOM yang dinilai lambat dalam menanggulangi isu Indomie di Taiwan.

Komisi IX juga meminta BPOM untuk tidak membawa-bawa anggaran dana yang minim dalam menanggapi permintaan-permintaan para anggota dewan. "Saya minta BPOM jangan pakai alasan anggaran yang minim terus kalau dimintai untuk melakukan sosialisasi yang cepat dan luas tentang aman atau tidaknya Indomie," ujar anggota Komisi IX, Rieke Dyah Pithaloka, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi IX lainnya, Dian Anwar, bahkan mengaku kecewa dengan kinerja BPOM yang tidak beraksi cepat menanggulangi masalah tersebut. "Saya kecewa BPOM tidak beraksi cepat. Apa sih yang sudah ibu lakukan? Bikinlah segera segera pernyataan bahwa produk ini aman halal," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian mengungkapkan apabila BPOM memerlukan penguatan silakan dibertahukan pihak mana saja yang bisa menguatkan. "Apa karena anggarannya kurang? Janganlah pakai alasan itu," ujarnya.

Menanggapi cecaran para anggota dewan tersebut, Kepala BPOM RI, Kustantinah, mengaku banyak permintaan anggota DPR yang tidak masuk wilayah wewenangnya. "Kami ini pengawas,bertugas untuk mengawasi saja, kalau mau semua ya Keppresnya diubah. Dan anggaran BPOM memang diakui kurang," ucap Kustantinah.

Kustantinah mengungkapkan anggaran BPOM tahun 2010 mencapai Rp 627 miliar. "Kami harapkan bisa didorong hingga Rp 2,2 triliun," ucapnya.