Penerbangan Garuda Berangsur Normal

SURABAYA, KOMPAS.com — Penerbangan Garuda Indonesia kini berangsur normal sesuai target persero karena tidak ada lagi pembatalan jadwal terbang ke sejumlah rute domestik ataupun asing.

"Selama tiga hari terakhir, 24 hingga 26 November 2010, seluruh armada kami beroperasional sesuai jadwal penerbangan yang sudah ditentukan," kata Vice President Corporate Communication PT Garuda Indonesia Pujobroto yang dihubungi dari Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/11/2010).

Menurut dia, penerbangan Garuda pada hari Rabu (24/11/2010) dari berbagai kota tujuan mencapai 245 penerbangan, sementara pada hari Kamis (25/11/2010) mencapai 261 penerbangan.

"Bahkan, Jumat (26/11/2010), total penerbangan Garuda berjalan normal," ujarnya.

Ia menyebutkan, target penerbangan pada hari Jumat (26/11/2010) mencapai 281 penerbangan dengan 112 penerbangan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

"Namun, Jumat malam jumlah penerbangan yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 94 penerbangan," katanya.

Di sisi lain, ia menerangkan, sampai sekarang tim sekuriti dan audit internal Garuda dengan ahli IT independen terus melaksanakan investigasi karena adanya gangguan terhadap integrated operational control system (IOCS) pada hari Minggu (21/11/2010).

"Kami optimistis, hasil investigasi tim yang ditunjuk persero dapat segera dipublikasikan beberapa hari ke depan," katanya.

Untuk mengantisipasi permasalahan sistem tersebut, tambah dia, Garuda Indonesia bersama Kementerian Perhubungan dan PT Merpati Nusantara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (25/11/2010).

"Saat itu, Komisi V DPR  mendukung langkah kami melakukan investigasi dan audit secara menyeluruh, termasuk sistem IT," katanya.

Audit dan investigasi tersebut, lanjut dia, diterapkan terhadap peristiwa keterlambatan penerbangan yang terjadi sejak 18 November 2010 hingga 24 November 2010. Kemudian, hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada Komisi V DPR dan masyarakat luas.

"Selain itu, Komisi V DPR juga meminta direksi maskapai ini memberikan sanksi dan tindakan tegas pada pihak yang lalai ataupun sengaja sesuai bukti investigasi itu," katanya.