Enam Negara APMCHUD Tindak Lanjuti Deklarasi Solo

NUSA DUA, BALI, KOMPAS.com - Enam negara yang bergabung dalam Biro Ke-3 Konferensi Menteri Perumahan dan Urbanisasi Asia Pasifik (APMCHUD) sepakat menindaklanjuti Deklarasi Solo, melalui penguatan kelompok kerja. Kesepakatan diambil dalam Rapat Pertama Biro Ke-3 APMCHUD di Nusa Dua, Bali, 29 November 2010.

Deklarasi Solo ditetapkan bulan Juni yang lalu dalam Konferensi APMCHUD di Solo, dan pada dasarnya mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan urbanisasi.

APMCHUD merupakan forum komunikasi yang didirikan 68 negara kawasan Asia Pasifik pada tahun 2006 di New Delhi, dengan dukungan UN-Habitat, dan telah menghasilkan tiga deklarasi, termasuk Deklarasi Solo.

Forum ini berkonferensi setiap dua tahun sekali, diselingi beberapa Rapat Biro. Pada konferensi di Solo, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua Biro APMCHUD Ke-3, dan negara-negara anggota pun mengambil keputusan untuk meneruskan kegiatan Kelompok Kerja.

Adapun Deklarasi Solo merupakan rumusan pembahasan yang dilakukan oleh lima Kelompok Kerja – masing-masing mengusung isu spesifik dalam pembangunan perumahan dan urbanisasi.

Rapat Biro APMCHUD
“Pada Rapat Pertama Biro APMCHUD Ke-3, kegiatan dan keberlanjutan Kelompok Kerja menjadi pokok pembahasan yang penting,” ungkap Ketua Biro APMCHUD Ke-3, Suharso Monoarfa, yang juga merupakan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. “Biro memutuskan untuk mendorong tindak lanjut Deklarasi Solo melalui kelima Kelompok Kerja APMCHUD.”

Kelompok Kerja yang pertama mengurus Perencanaan dan Manajemen Perkotaan dan Pedesaan. Disadari, peran serta masyarakat penting mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan perumahan, terlebih-lebih di daerah perkotaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Kelompok Kerja yang kedua mengurus Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Informal. Agar dapat berperan aktif secara efektif, masyarakat yang menempati atau hendak menempati permukiman kumuh perlu diberdayakan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk di dalam ekonomi perkotaan (urban economy).

Adapun Kelompok Kerja yang Ke-3 mengurus Pencapaian MDG dalam Bidang Air Bersih dan Sanitasi. Berbagai proyek peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitas menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat pada tingkat rasa memiliki untuk menjaga kesinambungan penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi.

Kelompok Kerja yang keempat mengurus Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan. Berbagai negara APMCHUD memiliki program pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah yang sukses dan tukar-menukar pengalaman serta informasi menjadi kegiatan penting yang didorong oleh Kelompok Kerja ini.