Hati-hati Bicara tentang HP3!

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang memberikan kesempatan luas bagi pemilik modal besar serta pihak asing untuk menguasai wilayah pesisir, dalam periode cukup lama-dapat menjadi ancaman besar bagi komunitas pesisir, termasuk di Jawa Tengah. Kondisi ini haruslah diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan konflik yang besar di belakang hari.

Pemberian HP3 kepada pemilik modal besar juga dikhawatirkan akan melemahkan peran negara dalam penguasaan kawasan pesisir. Tidak hanya itu, hal tersebut dikhawatirkan akan menggusur dan menghilangkan paksa hak komunitas pesisir dalam pengelolaan perairan pesisir.

Kekhawatiran tersebut terungkap dalam Diskusi Terbatas ”Perikanan, Ekonomi-Politik, Posisi Indonesia:Studi Kasus Perikanan Pulau Jawa”, yang digelar Komunitas Drijarkara Semarang, Selasa (30/11) di Kantor Kompas Biro Jawa Tengah di Semarang.

Diskusi yang menjadi serial kegiatan kajian Pusat Studi Ekonomi Politik dan Budaya ini menghadirkan pembicara Wijanto Hadipuro (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata Semarang), Sukarman (LBH Semarang), Imam Husodo Sasongko (Kepala Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-pulau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng), Basuki Adisapoetra (Ketua Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank Provinsi Jateng), Yeni Sudijono (Komisi B DPRD Jateng), Lestari Lakhsmi W (dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip), dan J Slamet S (Koordinator Riset Pusat Studi Ekonomi Politik, dan Budaya Komunitas Drijarkara).

Slamet menilai, sangat tidak rasional pendekatan HP3 menjadi pilihan yang akan ”menyetarakan” nelayan tradisional dengan pemilik modal besar. Pasalnya, HP3 tak hanya menggusur nelayan, tapi juga berimplikasi pada keberlangsungan biofisik dan populasi flora fauna, serta sistem kompleks keunikan ekologi pesisir menjadi berubah/terdekonstruksi.

Wijanto bahkan secara tegas mengingatkan agar berhati-hati kalau berbicara tentang HP3, karena implikasi dari penerapan HP3 sangatlah besar. Karena, jika negara memberikan HP3 kepada kapitalis, maka yang muncul neoliberalis alam. Selanjutnya jika sumber daya kelautan dikuasai kapitalis, akan terjadi sistem kuota.

”Begitu kepemilikan berdasarkan kuota, maka akan lebih mudah diperjualbelikan. Nanti yang akan diperdagangkan bukan ikan tapi kuotanya,” katanya.

Namun, Sukarman mengungkapkan, saat ini secara de-facto wilayah perairan pesisir sudah dikuasai pemilik modal. Akibatnya terjadi konflik antara nelayan dan pemilik modal. Bahkan akses nelayan kini kian terbatas. (son/ika)