Nasionalisasi Inalum

Medan, Kompas - Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Indonesia agar mengakhiri kerja sama dengan Jepang atas pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Alasannya, nasionalisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.

”Kami tidak ingin kerja sama itu diperpanjang. Indonesia harus mengambil alih semua operasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum),” kata anggota DPRD Sumatera Utara, Fadly Nurzal, dalam diskusi tentang pentingnya nasionalisasi PT Inalum, di Medan, Sabtu (11/12).

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, Direktur Industri Material Dasar Logam Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur I Gusti Putu Suryawirawan, dan mantan Direktur Bisnis PT Inalum Hasrul Hasan.

PT Inalum mulai beroperasi tahun 1982. Kini, posisi saham Indonesia 41,12 persen dan Jepang memegang saham 58,88 persen. Kerja sama tersebut akan berakhir pada 2013.

Fadly menjelaskan, kesepakatan Indonesia-Jepang pada awal beroperasinya PT Inalum telah menjebak Indonesia. Sebab, ternyata warga di sekitar PT Inalum tidak sejahtera karena hasil dari perusahaan tersebut banyak dibawa keluar negeri.

Untuk itu, DPRD Sumut menyiapkan panitia khusus yang akan mengkaji pentingnya nasionalisasi PT Inalum agar bermanfaat untuk Sumatera Utara. ”Selanjutnya, pemerintah dapat mengubahnya menjadi perusahaan badan usaha milik negara,” ujar Fadly.

Suryawirawan menilai nasionalisasi PT Inalum bukan hal terpenting. Yang perlu ditekankan itu kemanfaatannya, seperti hidupnya industri hilir, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi pemicu untuk pemanfaatan sumber daya lokal. ”Kalau untuk pengembangan industri itu perlu nasionalisasi, maka nasionalisasi itu memang penting,” tuturnya.

Masih impor

Hasrul menggambarkan, Indonesia sangat potensial sebagai penyuplai aluminium dunia. Anehnya, saat ini industri di Indonesia masih impor bahan aluminium.

Padahal, cadangan bauksit (bijih aluminium) Indonesia mencapai 350 juta ton dan ditaksir mampu memenuhi kebutuhan aluminium di Asia Tenggara selama 50 tahun. ”Sayangnya, nilai tambah industri berbasis aluminium Indonesia dinikmati negara lain dan kita harus impor,” ujarnya.

Untuk itu, dia setuju jika pemerintah mengambil langkah nasionalisasi PT Inalum. Pengelolaannya dilakukan banyak sumber daya manusia yang mampu.

Sementara itu, Effendi mengatakan, PT Inalum telah berupaya memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia meskipun itu belum maksimal. Di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, misalnya, PT Inalum menyalurkan dana pinjaman Rp 977 juta kepada 528 orang dalam kurun 2004- 2007. PT Inalum juga memberikan beasiswa kepada 2.500-5.325 siswa setiap tahun.

Namun, lanjutnya, keuangan PT Inalum tidak begitu bagus. Pada tahun 2003, PT Inalum mengalami defisit 1,2 miliar dollar AS, sementara pada tahun 2009 sisa defisit tersebut masih mencapai 72 juta dollar AS.

Menurut Suryawirawan, defisit atau tidaknya keuangan PT Inalum masih perlu dikaji oleh auditor independen. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan tim teknis yang akan mengkaji bidang bisnis PT Inalum.

Fadly Nurzal setuju dengan itu. Keuangan PT Inalum diyakini tak defisit terus. Diduga ada ”permainan” di balik itu. ”Makanya harus diaudit oleh auditor independen,” katanya. (MHF)