Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Siap Jalankan Pembatasan BBM

Kompas.com - 14/12/2010, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan memastikan dihadapan komisi VII DPR-RI kesiapan untuk menjalankan pengendalian BBM Bersubsidi pada 2011 mendatang.

"Kami dari pertamina sudah siap menjalankan pengendalian BBM ini," ungkapnya, di DPR dalam raker bersama Komisi VII dan pemerintah, di Jakarta, Senin (13/12/2010) tengah malam.

Lebih lanjut, Karen mengatakan untuk subsitusi dari premium (BBM bersubsidi) ke Pertamax (BBM non subsidi). "Subtitusi kami siap," kata dia.

Kemudian terkait dengan jumlah impor yang akan dilakukan pertamina untuk memenuhi ketersediaan BBM non subsidi, dirinya enggan mengungkapkannya. "Berapa impor tidak bisa saya jawab di sini karena ini (pembahasan) terbuka," jelasnya.

Menjawab pertanyaan Komisi VII mengenai investasi ke SPBU untuk kesiapan ketersediaan dispenser BBM non subsidi, ditegaskannya, itu menjadi tangung jawab SPBU swasta itu sendiri. "Yang Rp 8 triliun, itu adalah investasi dari SPBU swasta. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas investasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh mengatakan kesiapan SPBU dan depot yang dimaksudkan, SPBU siap adalah SPBU yang memiliki tangki penyimpanan BBM minimal 3 (solar, premium dan BBM non subsidi_ dan siap menjual (3 dispenser). Sedangkan depot siap adalah depot yang memiliki tangki timbun BBM non subsidi (perrtamax) dan siap untuk didistribusikan.

Dia juga menjabarkan kondisi SPBU pertamina per Desember 2010, di seluruh Indonesia terdapat 4667 SPBU. Dari jumlah tersebut, 1686 yang menjual pertamax. Sedangkan 2461 SPBU, memerlukan modifikasi untuk menjual pertamax. Dan 520 SPBU, memerlukan investasi tambahann untuk dapat menjual pertamax.

Mengutip data Pertamina, Menteri ESDM juga mengungkapkan perkiraan nilai investasi sarana dan fasilitas depot BBM non subsidi. Terhitung sejak Desember 2010, menurutnya, untuk Jabodetabek investasi ke SPBU dan depot pertamina mendukung kebijakan pengaturan BBM bersubsidi adalah sebesar Rp1,5 miliar.

Sedangkan pada tahun 2011, total investasi yang akan digulirkan sebesar Rp 54,5 miliar. Besaran investasi ini akan digulirkan pada Januari sebesar Rp 23,5 miliar, kemudian Rp 10 miliar pada Juli dan Oktober 2011, sebesar Rp2 1 miliar.

Lebih lanjut, pada 2012, invesasi yang akan dicairkan pada Januari sebesar Rp13,5 miliar. Dan pada Juli, investasi sebesar Rp 15 miliar. "Total investasi sarana dan fasilitas depot BBM itu sebesar Rp 84,5 miliar. Tambahan sarana dan fasilitas di depot pertamina sebanyak 10 lokasi," terangnya.

Di akhir paparannya, dikatakan bahwa target pengguna BBM bersubsidi 2011, untuk premium adalah untuk genset di daerah belum terlistriki, usaha kecil dan mmikro untuk mesin-mesin perkakas. Kemudian untuk nelayan kecil, motor tempel dan genset pembudidaya kecil. Pun untuk kendaraan angkutan penumpang umum, bus, angkutan barang berplat kuning. Begitu juga untuk sepeda motor dan kendaraan roda tiga, serta ditujukan untuk kendaraan pelayanan umum, seperti ambulance, mobil jenasah dan pemadam kebakaran. (Andri Malau)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com