Pemerintah Sediakan Rp 10,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan mengalokasikan underlying asset, atau aset yang dapat dijadikan sebagai dasar transaksi dalam penerbitan surat utang negara berbasis syariah atau sukuk ritel, sebesar Rp 10,8 triliun.

Dengan demikian, total jumlah sukuk ritel yang bisa dilepas pemerintah pada rencana penerbitan tanggal 23 Februari 2011 di bawah Rp 10,8 triliun.

”Yang jelas, jumlah sukuk ritel yang diterbitkan nanti tak boleh melampaui ketersediaan aset atau barang milik negara yang dijadikan underlying,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, pekan lalu.

Adapun jadwal kegiatan terkait dengan penerbitan SR003 adalah masa penawaran pada 7-18 Februari 2011. Saat itu, calon investor sudah dapat memesan melalui agen penjual.

Lalu, masa penjatahan pada 21 Februari 2011, saat pemesanan investor akan disetujui jumlahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran pada saat penerbitan, yakni 23 Februari 2011.

Berbeda dengan penerbitan sukuk sebelumnya, pada SR003 tidak ada pembatasan jumlah pembelian. Atas dasar itu, pemerintah tidak menentukan target indikatif dalam penerbitan SR003 ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menunjuk 20 lembaga keuangan sebagai agen penjual sukuk (obligasi berbasis syariah) negara ritel untuk penerbitan tahun 2011, baik dari perbankan maupun sekuritas.

Pengamat pasar modal dari Standard Chartered Bank, Eric Alexander Sugandi, mengatakan, Kementerian Keuangan sebaiknya bergegas melepas surat utang ritelnya di triwulan I-2011.

Jika penerbitannya lambat, ada kekhawatiran rendahnya minat masyarakat untuk berinvestasi mengingat ekspektasi publik terhadap inflasi tinggi.

”Apalagi ada kekhawatiran suku bunga acuan BI akan dinaikkan. Jika itu terjadi, biaya penerbitan surat utang yang harus ditanggung pemerintah akan melonjak lebih mahal,” ungkapnya. (OIN)