Kendati begitu, Satya mengakui, saat ini DPR berhadapan dengan dua pilihan yang bak buah simalakama. Pertama, mempertahankan capping tetapi anggaran untuk subsidi PLN menjadi membengkak. ”Jika tidak mencabut capping, DPR harus menambah dana subsidi dan untuk itu diperlukan rapat APBN perubahan,” jelasnya.
Sedangkan pilihan kedua, mencabut capping yang berarti menaikkan tarif listrik untuk beberapa industri.
Sebaliknya, anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Batugana setuju dengan keputusan yang diambil oleh PLN. "Langkah itu tepat agar tidak ada diskriminasi terhadap industri. Seperti kata Direktur Utama PLN, yang tidak setuju hanya industri yang cengeng saja,” ucapnya.
Sutan menganggap kebijakan ini akan memberi keadilan kepada industri. “Saya juga merasa capping ini perlu untuk menutupi kerugian PLN," imbuhnya. PLN pernah bilang bahwa jika capping ini berlanjut, PLN akan merugi sekitar Rp 1,8 triliun. (Bambang Rakhmanto, Rika/Kontan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.