Jika BBM Dibatasi Spekulan Akan Menimbun

PANGKALPINANG, KOMPAS.com — Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Ridwan Thalib, mengemukakan, tiga opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat memicu penimbunan untuk keuntungan pribadi.

"Pembatasan BBM subsidi bisa mengakibatkan penimbunan karena masyarakat akan mengalami kekhawatiran berlebihan dari kebijakan tersebut yang mendorongnya untuk melakukan penimbunan," ujarnya, Minggu (13/3/2011).

Untuk mengantisipasi, pemangku kepentingan harus mampu merumuskan mekanismenya secara matang dengan memerhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak sosial, kelangkaan BBM, dan maraknya spekulan BBM.

Sekarang ini saja, dengan tidak dibatasinya penggunaan BBM bersubsidi, sudah terjadi kelangkaan BBM. Maka pemerintah harus mencermati hal tersebut dengan mendata jumlah kendaraan, menetapkan kuota BBM secara rill, dan mengatur pendistribusian agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Hal itu dikemukakannya sehubungan pengajuan tiga opsi pembatasan BBM bersubsidi oleh Tim Pengawasan Kebijakan BBM bersubsidi kepada DPR.

Tiga opsi yang dimaksud adalah menaikkan harga premium Rp 500 per liter, pemindahan pemakaian BBM bagi kendaraan pribadi dari premium ke pertamax, dan opsi ketiga pemerintah melakukan penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali penjatahan.

"Kebijakan pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi merupakan langkah yang cukup bagus agar realisasi volume BBM bersubsidi tidak melampaui angka 38,5 juta kiloliter, namun diharapkan tidak menimbulkan masalah baru nantinya," ujarnya.

"Harus melalui proses dan pertimbangan matang. Lakukan sosialiasi secara gencar sehingga bisa diterima berbagai kalangan, jangan dengan begitu mudah menetapkannya yang ujung-ujungnya tata niaga BBM semakin karut-marut," ujarnya.