Pengaturan Antibiotik, Pemerintah Latah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat masalah kesehatan, dr Kartono Mohamad, menegaskan pentingnya re-edukasi di kalangan para dokter dan tenaga kesehatan dalam menekan penggunaan obat-obatan secara tidak rasional. Kartono menganggap, fenomena penggunaan antibiotik yang tidak rasional sepenuhnya adalah kesalahan dari para dokter dan industri farmasi.

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional memang berakibat buruk karena dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten atau kebal. Kurangnya informasi yang jelas kepada masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang tepat juga menjadi salah satu penyebab utama penggunaan antibiotik secara tidak rasional.

Bakteri mampu bermutasi sehingga tahan terhadap antibiotik. Resistensi memunculkan superbug, yaitu bakteri yang tidak dapat dibunuh oleh antibiotik paling mutakhir.

"Ini kesalahan dokter. Dokter lebih terbujuk oleh rayuan pabrik obat. Jadi, mereka lebih mendengarkan pabrik-pabrik industri obat dibandingkan jurnal-jurnal," papar Kartono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2011).

Menurut Kartono, masyarakat juga mestinya diberikan edukasi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan antibiotik. Masyarakat perlu tahu kapan antibiotik digunakan dan kapan tidak. Oleh karena itu, menurut mantan Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) itu, tidak semua penyakit harus diobati dengan antibiotik. "Jangan minum antibiotik setengah-setengah, harus tuntas," tambahnya.

Disinggung soal peran pemerintah dalam mengatur penggunaan antibiotik, Kartono mengaku pesimistis. "Pemerintah sebetulnya tidak mungkin dapat mengatur. Paling bisanya hanya mengimbau dokter. IDI harusnya berperan untuk me-reedukasi para dokter," pungkasnya.

Kartono menambahkan, Indonesia sebetulnya hanya latah terkait dengan tema hari kesehatan sedunia tahun ini, yang mengusung tema penggunaan antibiotik secara rasional.

Kartono berpendapat, dibandingkan harus memikirkan pengaturan penggunaan antibiotik, sebaiknya pemerintah memikirkan soal meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi fokus pada sidang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan September yang akan datang.

"Saya tidak yakin pemerintah dapat mengatur penggunaan antibiotik. Ini karena latah saja. Mending menyusun program penyakit tidak menular, yang kasusnya di Indonesia semakin banyak. Pada sidang WHO September mendatang, setiap negara akan diminta laporan itu," tutupnya.

Seperti diwartakan Kompas hari ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan merevitalisasi pedoman penggunaan antibiotik. Pedoman akan diluncurkan pada Kamis ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia yang tahun ini mengambil tema "Use Antibiotics Rationally".