Jalur Sepeda dan Pola Transportasi Makro

Jakarta, Kompas - Mulai Rabu (25/5), Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyiagakan petugas untuk menjaga jalur sepeda antara Taman Ayodya dan Blok M agar tetap steril dari kendaraan non-sepeda.

”Ini masih bagian dari sosialisasi jalur sepeda. Memang, selain menyediakan jalur sepeda, harus diimbangi dengan sosialisasi dan penegakan aturan bahwa jalur ini hanya untuk sepeda, bukan untuk diokupasi kendaraan lain,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, Rabu.

Jalur sepanjang 1,4 kilometer itu baru diresmikan pada Minggu (22/5) pagi oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Namun, pada hari itu hingga Rabu kemarin, masih banyak pesepeda motor dan angkutan umum melewati jalur tersebut. Beberapa mobil dan bajaj juga terparkir tepat di jalur sepeda tersebut.

Jalur sepeda pertama di Jakarta ini memiliki lebar 1,5 meter dan di beberapa bagiannya dicat hijau dengan dilengkapi tanda gambar sepeda serta beberapa rambu. Jalur sepeda tersedia di sisi paling kiri di masing-masing ruas jalan. Sebagai pelengkap fasilitas, ada tempat parkir khusus di Taman Ayodya dan Blok M.

Toto Sugito dari komunitas Bike To Work (B2W) mengatakan, pesepeda pasti sangat menghargai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipelopori oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan mewujudkan jalur sepeda di Ibu Kota. Akan tetapi, jalur yang ada sekarang tak sesuai dengan harapan sebagian besar peseda di Jakarta.

”Jika diperuntukkan untuk jalur sepeda yang rekreasional, jalur ini mungkin sudah tepat. Namun, jalur ini tidak ada dalam rencana induk jalur sepeda yang kami buat. Memang yang kita rancang adalah jalur khusus bagi warga yang rutin bersepeda sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti untuk berangkat ke tempat kerja,” kata Toto.

Salah satu rute yang diminta B2W agar segera dilengkapi fasilitas yang diperlukan dan disahkan sebagai jalur sepeda adalah dari Lebak Bulus, Arteri Pondok Indah, menembus Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, sampai ke Blok M. Rute tersebut termasuk yang paling banyak dipadati pekerja dari pinggiran Jakarta menuju pusat kota.

”Jakarta memiliki rencana pengembangan pola transportasi makro. Seharusnya jalur sepeda sudah satu paket dalam perencanaan itu karena pola transportasi makro bertujuan menekan penggunaan kendaraan bermesin milik pribadi guna mencegah kemacetan dan juga mengurangi polusi udara,” tuturnya.

Integrasi antara jalur sepeda dan angkutan massal sudah biasa dilakukan di negara-negara maju, seperti Singapura.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembangunan jalur sepeda akan tertuang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta. (NEL)