Bank Dunia dan ADB Dituding Perparah Kehancuran Pesisir

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat dekade keterlibatan pendanaan Lembaga Keuangan Internasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dalam sejumlah proyek kelautan dan perikanan di Indonesia dinilai memperparah ketimpangan sosial dan kehancuran lingkungan pesisir. 

"Keterlibatan ADB dan World Bank dalam proyek kelautan dan perikanan telah berlangsung lama. Sayangnya, pembengkakan dana pinjaman tersebut justru melahirkan program dan kebijakan yang menjauhkan masyarakat pesisir dan nelayan dari sumber daya alam yang mereka miliki. Tak sedikit pula yang semakin masif kerusakan lingkungannya" tegas Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Selasa (11/10/2011), di Jakarta, dalam Pekan Antiutang.

Riza menjabarkan program seperti Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), CTI (Coral Triangle Initiative), dan Saver (Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction), diinisiasi untuk memperluas praktik privatisasi.

Selain itu, proyek-proyek ini dinilai menyebabkan komersialisasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan kedok pengentasan kemiskinan, konservasi eksositem pesisir, dan terakhir menggunakan isu perubahan iklim. Eskalasi pinjaman luar negeri dari ADB berlangsung tanpa dibarengi kesuksesan nyata di lapangan.

Data Kiara tentang status utang Indonesia untuk sektor kelautan kepada ADB menunjukkan peningkatan, yakni dari 23,698 juta dollar AS dalam periode 1970-1979 menjadi 119,570 juta dollar AS untuk periode 2000-2006.

Proyek Saver menempatkan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai obyek di dalam proposal utang, tanpa ada perbaikan nyata, di antaranya dalam hal penyediaan lapangan kerja.

"Dalam hal pemberdayaan komunitas, proyek itu telah gagal mencapai sasarannya," tutur Tajjruddin Hasibuan, Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Region Sumatera.    

"Pemerintah harus menghentikan proposal utang. Dapat diawali dengan segera menjalankan audit, yakni evaluasi aspek ekologi dan sosial yang menyeluruh atas proyek-proyek utang di sektor kelautan dan perikanan, guna menghindari kerugian yang lebih besar ke depannya," tegas Riza.