Serius...Pembangunan Rusunami Makin Mendesak!

JAKARTA, KOMPAS.com - Intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyediaan rumah saat ini mendesak dilakukan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, diminta lebih serius menyediakan perumahan bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

"Pemerintah harus serius mengatasi permasalahan penyediaan rumah dengan membangun rusunami (rumah susun sederhana milik), karena penyediaan rumah tapak adalah mustahil di dalam kota," kata Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, Her Pramtama, kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Menurutnya, bangunan rusunami untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah kini menjadi salah satu solusi. Hal itu mengingat peningkatan pertumbuhan penduduk di Jakarta semakin tinggi.

"Keenganan dan ketidaksiapan warga Jakarta harus ditinggalkan, serta siap tinggal di rumah susun atau flat atau apartemen," ujarnya.

Untuk menunjang kesiapan, kata Pramtama, perlu adanya desain arsitektur yang inovatif serta kreatif untuk menjawab permasalahan ini. Tak terkecuali, penyediaan akses menuju transportasi publik serta fasilitas ruang terbuka atau taman di area rusunami.

"Tampilan bangunan yang berkarakter harus dipikirkan agar menarik perhatian warga untuk membeli dan nyaman tinggal di situ," katanya.

Sebelumnya, diberitakan oleh KOMPAS, Senin (5/12/2011), pemenuhan rumah rakyat di Indonesia dinilai sudah mencapai tingkatan darurat. Pertumbuhan kebutuhan rumah setiap tahun mencapai 800.000 unit, sedangkan ketersediaan rumah untuk rakyat tidak lebih dari 500.000 unit. Hal tersebut dikemukakan Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat bidang Ekonomi dan Keuangan Hetty Adriasih, dalam diskusi Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2012, yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Bogor, akhir pekan lalu.

Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rumah, setiap tahun terjadi kekurangan rumah sekitar 300.000 unit. Jika pada 2004 rumah tangga di Indonesia mengalami kekurangan rumah sebanyak 5,4 juta unit, pada 2010 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kekurangan rumah hingga 13,6 juta unit.

"Kondisi tersebut telah mencapai tingkatan darurat perumahan. Jika tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat, dapat menimbulkan komplikasi yang sangat membahayakan stabilitas sosial kemasyarakatan," ujar Hetty, saat membacakan sambutan Menteri Perumahan Rakyat.