Petani Protes Impor Jagung

Medan, Kompas - Petani jagung di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo, meminta pemerintah menghentikan impor jagung saat panen raya. Impor telah membuat harga jagung merosot menjadi Rp 1.600-Rp 1.800 per kilogram. Padahal, harga jagung pernah menyentuh Rp 2.700 per kg.

”Saat panen raya, mohon pemerintah jangan impor, harga jagung kami langsung turun,” kata Karim Sebayang, petani jagung dari Kecamatan Munthe, Karo, saat mengadu ke DPRD Sumut, Senin (19/12). Petani meminta pemerintah untuk sementara melarang impor saat panen raya antara bulan Januari dan Maret serta antara Juli dan September.

Budi Mulia Ginting, petani jagung dari Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, menambahkan, petani juga kesulitan mendapatkan modal. ”Kami meminjam modal dari gudang (pedagang saprodi). Ambil bibit atau pupuk dulu, bunganya 5 persen per bulan. Saat panen, kalau harga rendah, kami panen jagung, tetapi pulang hanya bawa karungnya saja. Kami minta tolong dibantu agar bisa menyekolahkan anak-anak,” tutur Budi.

Untuk 1 hektar kebun jagung, dibutuhkan modal Rp 10 juta dengan produksi 10 ton. Jika harga Rp 1.800 per kg, petani mendapatkan hasil Rp 8 juta-Rp 2 juta per bulan. ”Harga jagung minimal Rp 2.000 per kg, baru kami agak tenang,” ujar Budi.

Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia Sumut Jemat Sebayang juga mendesak pemerintah menyetop impor jagung saat panen raya. ”Masak impor tanpa pengawasan? Kalau harga turun, bagaimana nasib hidup kami,” ungkap Jemat.

Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sumut John Albertson Sinaga mengaku, importir bahan pangan tak pernah berkoordinasi dengan pihaknya. Dinas pertanian juga tidak pernah menerbitkan rekomendasi impor.

Data Badan Pusat Statistik Sumut menunjukkan impor jagung terus meningkat tiap tahun. Tahun 2010, jagung impor ke Sumut 6,171 juta ton, naik 925.000 ton dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 5,236 juta ton.

Hingga Oktober 2011, tercatat impor jagung mencapai 5,593 juta ton. Naik lebih dari 500.000 ton dibandingkan dengan periode serupa tahun 2010 sebanyak 5,027 juta ton. Impor jagung itu dari India, Amerika Serikat, Pakistan, Myanmar, Thailand, dan Argentina.

Produksi jagung di Sumut 1,35 juta ton per tahun. Jagung dibutuhkan pabrik pakan ternak yang jumlahnya cukup banyak di Sumut, seperti PT Gunung Windutama, PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Mabar Feed Indonesia. Kebutuhan jagung di Sumut 1.000 ton per hari.

Larangan impor

Sementara itu, masyarakat Indonesia di perbatasan Kalbar dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, kecewa karena larangan impor sejumlah produk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, tidak juga dicabut pemerintah. Padahal, Malaysia sudah melarang penjualan barang bersubsidi bagi masyarakat perbatasan kendati mereka memiliki pas lintas batas sesuai perjanjian kedua negara.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Perbatasan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat HR Thalib, Senin kemarin, mengatakan, larangan impor sejumlah produk itu dimulai tahun 2008. ”Larangan impor itu meliputi produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, pakaian jadi, dan mainan anak. Larangan impor diperpanjang tahun 2010 dan hingga akhir tahun 2011 ini belum juga dicabut,” papar Thalib.

”Ketersediaan bahan makanan dan elpiji di perbatasan sekarang menjadi persoalan karena pasokan dari Pontianak tersendat, sementara Malaysia sudah melarang penjualan gula putih dan elpiji kepada masyarakat perbatasan karena merupakan barang subsidi,” ungkap Thalib.

Harga bahan makanan dari Pontianak yang didatangkan dari Jawa melambung karena ongkos transportasi tinggi. Ini masih diperparah oleh sulitnya jasa ekspedisi di Kalbar mendapatkan solar bersubsidi.

Melalui border trade agreement tahun 1970 antara Indonesia dan Malaysia, disepakati setiap warga RI di perbatasan boleh berbelanja kebutuhan pokok di Sarawak dengan kuota 600 ringgit per bulan menggunakan pas lintas batas. Namun, sejak beberapa bulan lalu, gula putih dan elpiji tidak boleh lagi dibeli kendati menggunakan pas lintas batas.

Kabid Kerja Sama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalbar Manto Saidi menilai, produk impor yang bisa masuk dan memenuhi kebutuhan Kalbar seperti yang diminta masyarakat itu sangat kecil. ”Jadi, tak ada kaitannya dengan perlindungan produk dalam negeri. Itu permainan importir yang dekat dengan pengambil kebijakan,” ujarnya. (AHA/WSI)