BI: Tahun Ini Bisa Satu Digit

Jakarta, Kompas - Bank Indonesia optimistis, rata-rata suku bunga dasar kredit dapat mencapai satu digit (single digit) atau di bawah 10 persen pada tahun ini. Angka itu berlaku untuk semua kelompok, baik kredit korporasi, ritel, maupun konsumer.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso memaparkan hal itu saat ditanya wartawan tentang posisi terakhir suku bunga dasar kredit (SBDK). ”Kalau SBDK untuk semua bank sudah single digit, hanya variasinya dari satu bank dengan bank lain, kan, beda,” kata Wimboh di Jakarta, Jumat (3/2).

BI mewajibkan bank yang memiliki aset Rp 10 triliun atau lebih memublikasikan SBDK mulai 31 Maret 2011. SBDK yang dipublikasikan melalui situs web tiap-tiap bank dan pengumuman di kantor bank tersebut berlaku untuk kredit korporasi, ritel, dan konsumer.

BI bahkan menyatakan akan mengecek soal perhitungan SBDK yang disampaikan bank kepada BI. Dengan demikian, BI dapat mengetahui bank mana saja yang ternyata tidak efisien dalam menghitung unsur SBDK.

SBDK belum memperhitungkan premi risiko, yang besarnya berbeda-beda untuk setiap debitor. Oleh karena itu, suku bunga kredit yang harus ditanggung debitor selalu lebih besar dari SBDK.

Menurut Wimboh, sebenarnya tren penurunan SBDK sudah mulai terjadi pada bulan April hingga Juli, yakni masa sosialisasi publikasi SBDK. ”Detailnya nanti setiap bulan akan diperbarui,” kata Wimboh.

Saat ditanya mengenai target penurunan suku bunga, Wimboh menyatakan, penurunan suku bunga menjadi perhatian BI. Namun, BI menyadari bahwa perhitungan setiap bank tidak sama.

Pada Januari lalu, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menyatakan, kebijakan mengumumkan SBDK berhasil menekan suku bunga kredit korporasi. Kredit korporasi yang pada Maret 2011 sebesar 10,51 persen turun menjadi 10,36 persen pada November 2011.

Penurunan secara signifikan juga terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, SBDK kredit konsumer non-KPR justru naik. SBDK untuk kredit ritel cenderung konstan.

Kemarin, saat ditanyakan mengenai sulitnya SBDK untuk kredit ritel turun, Wimboh mengakui, kredit ritel membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Akibatnya, suku bunga yang ditanggung menjadi lebih mahal.

Komponen SBDK terdiri dari harga pokok dana untuk kredit, biaya operasional, dan margin keuntungan untuk aktivitas kredit.

Bank menggunakan batasan jumlah kredit untuk setiap kelompok kredit. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan situs web-nya, mengelompokkan dengan jumlah Rp 100 juta-Rp 40 miliar dalam kredit ritel. Misalnya, kredit investasi dan kredit modal kerja.

Ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Mirza Adityaswara, sepakat dengan sikap BI yang menyatakan bahwa perbankan di Indonesia masih tidak efisien. Karena itu, efisiensi harus terus didorong sebab nantinya dapat berujung pada semakin rendahnya biaya operasional.

Perihal suku bunga, Mirza juga menyoroti suku bunga kredit mikro yang masih sangat tinggi. Menurut dia, tingginya suku bunga kredit mikro akibat masih sedikitnya pemain kredit mikro. ”BI mestinya bisa membuat Arsitektur Perbankan Indonesia yang mengakomodasi dan mendorong perbankan masuk ke sektor kredit mikro. Semakin besar kompetisi di kredit mikro, suku bunga bisa semakin ditekan,” kata Mirza.

Bank-bank yang giat bermain di pasar kredit mikro adalah Bank BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Data BI per November 2011, bank umum mengucurkan kredit Rp 2.146 triliun. Jumlah itu terdiri dari kredit modal kerja Rp 1.040 triliun, kredit investasi Rp 448,979 triliun, dan kredit konsumsi Rp 657,795 triliun.

Suku bunga rata-rata untuk kredit rupiah di bank umum sebesar 12 persen untuk kredit modal kerja, 11,59 persen untuk kredit investasi, dan 13,37 persen untuk kredit konsumsi.

Pertumbuhan kredit per November 2011 dibandingkan dengan November 2010 sebesar 26 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi, yakni 36 persen. Kemudian, diikuti oleh pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 26 persen dan kredit modal kerja sebesar 22,2 persen. (IDR)