OJK Rawan Intervensi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi lembaga yang kuat untuk melakukan pengawasan lembaga keuangan. Namun, di saat angin politik berhembus kencang, transisi OJK ini menghadapi berbagai resiko seperti intervensi politik yang dikhawatirkan mengganggu iklim usaha.

Wakil Presiden Direktur Bank Permata, Herwidayatmo menyatakan, kalangan perbankan sudah siap dengan kehadiran OJK yang akan menjadi lembaga pengawas keuangan. Namun, proses pemilihan komisaris OJK yang harus melewati proses politik di DPR mendatangkan kekhawatiran kalau kebijakan OJK bisa menjadi komoditas politik dan bisa mengganggu sektor keuangan.

Sebagai lembaga independen, OJK dituntut untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga keuangan. "Ini tantangan bagi OJK, bagaimana membentuk industri jasa keuangan yang sangat kuat. Industri keuangan ini kan tidak murah, ini akan menjadi industri politik yang rasanya tidak mudah dikelola. Bukan tidak mungkin akan mengganggu industri keuangan," kata Herwidayatmo, dalam Seminar Era Baru Industri Keuangan di bawah OJK yang diselenggarakan Kontan di Hotel Santika Jakarta, Kamis (15/2/2012).

Meski demikian, Herwid mengatakan kalau dia mendukung adanya lembaga independen seperti OJK. Dia menyarankan, sejatinya OJK bisa memiliki kebijakan yang tegas dan menerapkan standar internasional bagi pengawasan perbankan.

Pasalnya, selama ini terjadi ketimpangan dalam perbankan di Indonesia. Dia mencontohkan, hanya sekitar 10 perbankan yang menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar. Hal ini menjadi menjadi masalah karena standar internasional menjadi sulit diterapkan untuk bank kecil. "Hal ini bisa menyulitkan OJK dalam mengambil keputusan. Jadi memang tantangan OJK cukup berat," ujarnya.

Dia juga berharap OJK tidak menjadi lembaga untuk kepentingan politik, namun bisa mendorong industri keuangan untuk lebih adil dalam proses penyelesaian hukum untuk industri keuangan yang bermasalah. Meski demikian, Herwid percaya kalau OJK bisa menjadi lembaga yang kuat dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. "Kami mendukung OJK. Ini keputusan politik yang harus dilaksanakan, siapun yang duduk di Dewan Komisioner OJK harus punya kearifan yang perhatian untuk industri keuangan," harap Mantan Kepala Bappepam ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis tak memungkiri OJK akan rawan dari intervensi politik. Harry bilang, OJK justru produk politik karena disahkan oleh DPR. "Undang-undang membenarkan proses politik dalam pemilihan OJK. Semenjak Presiden turut campur tangan memilih calon, itu sudah ada intervensi politik di dalamnya," kata dia kepada KONTAN.

Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad meyakini, masa transisi OJK bisa berjalan dengan baik. Dia mengingatkan agar Bapepam dan BI bisa berkoordinasi membuat kebijakan yang kuat ketika tergabung dalam OJK. "OJK penting agar bisa menimbulkan kepastian hukum. Beberapa komitmen atau rencana yang dilakukan Bappepam dan BI harus selaras agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya masa transisi ini," kata dia.

Dia menjelaskan, OJK akan sama pentingnya dengan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang rancangannya sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Menurutnya, OJK-lah yang punya kemampuan menilai kesehatan lembaga keuangan. Dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan secara lebih aktif dan terfokus.

Dengan cara melakukan surveillance, bisa terpantau bagaimana dampak krisis terhadap daya tahan industri keuangan. “JPSK yang sedang kita bicarakan juga termasuk resolusi. Dengan begitu krisis bisa kita respon dengan lebih bagus," ujar Muliaman.

Mulia Nasution, Ketua Tim Pelaksana Persiapan OJK mengatakan, tantangan yang kini dihadapi untuk persiapan OJK adalah masalah waktu yang menurutnya singkat. Dia mengatakan, transisi pegawai Bapepam ke OJK nantinya akan menjadi kebimbangan sendiri sehingga diperlukan tim khusus transisi.

Jadi, tim ini nantinya akan mengambil alih tugas tim pelaksana persiapan OJK. "Jadi perlu ada tim transisi untuk pengalihan fungsi Bapepam ke OJK sampai tuntas seluruhnya. Maka kita perlu tim transisi. Ini hanya masalah waktu," tandas Mulia yang juga ikut mendaftar sebagai calon dewan komisioner ini. (Narita Indrastiti/Kontan)