Defisit Dilonggarkan Menjadi 2,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana melonggarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dari 1,5 persen menjadi 2,2 persen. Hal itu merupakan langkah penyesuaian karena sejumlah asumsi makro tidak lagi relevan dan kebijakan subsidi bahan bakar minyak tidak siap dilaksanakan.

Perubahan defisit anggaran tersebut merupakan salah satu bagian dalam skenario perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Pembahasannya dilakukan dalam forum rapat koordinasi semua kementerian dan lembaga pemerintah dipimpin tiga menteri koordinator di Jakarta, Selasa (28/2).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, akan ada sejumlah koreksi terhadap asumsi makro. Meskipun demikian, ia hanya bersedia menyebutkan perubahan pada defisit, yakni 2,2 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menyatakan, pertumbuhan ekonomi dikoreksi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen. Untuk inflasi, ia belum bersedia menyebutkan angka pasti, tetapi kisarannya di atas 6 persen.

Seiring dengan perubahan terhadap asumsi ekonomi makro, Hatta melanjutkan, pemerintah berencana memotong anggaran belanja yang tidak perlu dan atau bisa ditunda di semua kementerian dan lembaga. Sementara belanja modal tidak dipotong sama sekali.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, pemotongan belanja di semua kementerian dan lembaga senilai Rp 22 triliun. Rinciannya disebutkan masih dalam pembahasan.

”Seluruh anggaran belanja yang masih bisa ditunda, semuanya dipotong, termasuk biaya perjalanan dinas yang tidak perlu. Dengan demikian, kita bisa cukup menghemat sehingga dalam situasi kita harus menyesuaikan ICP (Indonesia Crude Price, harga minyak mentah Indonesia) yang tinggi ini ada sharing the pain (berbagi kesulitan) dalam kementerian dan lembaga,” kata Hatta.

Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2011, Hatta menambahkan, sebagian besar dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Sebagian lagi untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI. Nilai SAL yang dapat digunakan sebesar Rp 24 triliun. Ini di luar SAL yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Terkait infrastruktur tersebut, lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s dalam analisis berjudul ”Investasi Infrastruktur Pacu Mesin Pertumbuhan Indonesia” di Singapura menyebutkan, investasi infrastruktur, terutama pembangunan jalan, menjadi kunci utama memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketertinggalan kondisi jalan, pelabuhan, dan bandar udara membuat efisiensi, produktivitas, dan koneksi regional Indonesia rendah. ”Masalah infrastruktur harus segera diatasi karena Indonesia berisiko kekurangan tenaga listrik akibat kenaikan permintaan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar analis kredit Standard & Poor’s Rajiv Vishwanathan.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Gatot M Suwono mengemukakan, BNI menempatkan infrastruktur, yakni komunikasi, kelistrikan, dan konstruksi, sebagai sektor unggulan kredit. Per Desember 2011, sektor kelistrikan membukukan kredit Rp 8,5 triliun, sektor konstruksi sebesar Rp 8,2 triliun, dan komunikasi sebesar Rp 3,9 triliun. (HAM/LAS/IDR)