Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akuntabilitas Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 13/03/2012, 03:45 WIB

Perbaikan pelayanan publik bukan hanya masalah dana, melainkan juga masalah komitmen. Komitmen politik inilah yang selama ini bagaikan ”hangat-hangat tahi ayam”, cuma berhenti sebagai pemanis pencitraan, tetapi tak secara konsisten dibumikan dalam kenyataan. Berulang kali publik dininabobokan wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota negara, pengembangan energi alternatif, dan efisiensi pengelolaan energi? Tak satu pun di antara rencana-rencana itu yang ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh.

Singkat kata, meskipun rencana kenaikan harga BBM memiliki basis argumentasi, publik harus menekannya secara keras. Pemerintah jangan hanya menempuh jalan mudah menaikkan harga, tetapi harus diminta akuntabilitasnya dalam membela yang lemah, menjaga persaingan yang fair, dan memperbaiki pelayanan publik.

Tanpa akuntabilitas politik, kenaikan harga BBM seakan-akan merupakan ekspresi kebuasan pemerintah yang menjadikan rakyat sebagai mangsanya.

Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

HSG Ambles 1,42 Persen, Rupiah Anjlok ke Level Rp 16.412

HSG Ambles 1,42 Persen, Rupiah Anjlok ke Level Rp 16.412

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.400 per Dollar AS di Pasar Spot

Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.400 per Dollar AS di Pasar Spot

Whats New
Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

Whats New
Bakal Ada Peta Jalan Industri Dana Penisun, Apa Pentingnya buat Kita?

Bakal Ada Peta Jalan Industri Dana Penisun, Apa Pentingnya buat Kita?

Whats New
KKP: 500 Juta Benih Lobster Keluar dari RI secara Ilegal Setiap Tahun, Negara Rugi Triliunan

KKP: 500 Juta Benih Lobster Keluar dari RI secara Ilegal Setiap Tahun, Negara Rugi Triliunan

Whats New
Ini Kata Menko Airlangga soal Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos

Ini Kata Menko Airlangga soal Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Yodya Karya, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Yodya Karya, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
OJK Dorong Penerbitan Ketentuan Baku Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Dorong Penerbitan Ketentuan Baku Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Tujuh Tips Bijak Menggunakan Produk Deposito di BPR

Tujuh Tips Bijak Menggunakan Produk Deposito di BPR

Whats New
Perkokoh Ekonomi Nasional, Shopee Dorong UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing

Perkokoh Ekonomi Nasional, Shopee Dorong UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing

Whats New
Relaksasi Aturan Impor Dinilai Picu Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Minta Jokowi Turun Tangan

Relaksasi Aturan Impor Dinilai Picu Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Minta Jokowi Turun Tangan

Whats New
Sektor Maritim Asia Perlu Diperkuat, Saatnya 'Raksasa' Bangun

Sektor Maritim Asia Perlu Diperkuat, Saatnya "Raksasa" Bangun

Whats New
Simak, 4 Modus Penipuan Keuangan yang Mengincar Masyarakat

Simak, 4 Modus Penipuan Keuangan yang Mengincar Masyarakat

Whats New
Bandara Douw Aturure Nabire Dikembangkan, Bakal Bisa Didarati Pesawat Boeing

Bandara Douw Aturure Nabire Dikembangkan, Bakal Bisa Didarati Pesawat Boeing

Whats New
KPPU Berkolaborasi dengan Apindo untuk Ciptakan Iklim Usaha Sehat

KPPU Berkolaborasi dengan Apindo untuk Ciptakan Iklim Usaha Sehat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com