Jakarta Diharapkan Jadi "Ibu" Kota Satelit

Persoalan yang dihadapi Jakarta tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh Pemprov DKI. Figur gubernur mendatang seyogianya memandang masalah DKI bukan sekadar masalah provinsi, melainkan sebagai ibu kota negara sehingga daerah penyangga bisa lebih terlibat.

Kami juga berharap gubernur DKI di masa depan lebih peduli dengan daerah kabupaten dan kota di sekitar Jakarta karena dampak sosial hiruk-pikuk Ibu Kota tidak bisa diselesaikan DKI saja. Bodetabek merupakan bagian dari solusi persoalan Jakarta. Contohnya, pada siang hari, penduduk DKI mencapai 12 juta orang, sedangkan malam hari 10 juta. Artinya, ada 2 juta jiwa pekerja DKI yang tinggal di daerah penyangga yang diselamatkan tata permukiman di daerah penyangga, termasuk Bogor.

Koordinasi yang diinisiasi Gubernur DKI dengan melibatkan daerah Bodetabek juga bisa lebih serius. Selama ini Kabupaten Bogor selalu dituding penyebab banjir Jakarta karena tata ruang kawasan Puncak. Seharusnya ada diskusi bagaimana supaya air yang langsung mengalir ke Jakarta bisa dikurangi. Pembicaraan ini tidak pernah dilakukan.

Para calon gubernur DKI seharusnya bisa menyempatkan diri berdiskusi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta untuk mendapat gambaran menyeluruh. Sejak menjabat sebagai Bupati Bogor tahun 2008, saya belum pernah diundang Gubernur DKI berkoordinasi secara khusus di luar rapat umum. (GAL)

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il

Kota Depok dan Jakarta tidak dapat dipisahkan. Dalam banyak hal dua wilayah ini saling berhubungan, mulai dari tenaga kerja, akses tranportasi, sampai persoalan tata ruang. Kedua wilayah harus dilihat sebagai satu kesatuan sebagaimana melihat daerah pinggiran Jakarta yang lain.

Kami mengharapkan pimpinan Provinsi DKI Jakarta mendatang orang yang mampu memelopori kerja sama antarwilayah. Maksud saya mampu menghubungkan persoalan yang ada di wilayah sekitarnya, lalu dicari solusinya bersama.

Selama ini, hubungan antara Jakarta dan daerah penyangga belum berjalan. Walaupun sudah ada Perpres Nomor 54 Tahun 2008, kenyataannya belum ada perwujudan dari aturan itu.

Persoalannya, pejabat pusat yang terlibat di dalamnya bukan pejabat strategis sehingga tidak dapat memayungi kami kemudian mengambil keputusan penting. Kerja sama antarwilayah sangat penting, terutama menyangkut tata ruang. (NDY)

Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi