Hatta: Harus Siap Tidak Menaikkan Harga BBM sampai Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah harus melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM belum tentu terjadi pada tahun ini. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk itu.

"Yang harus diingat lagi, dalam APBN itu (asumsi ICP-nya) 105 dollar AS per barrel, tapi realisasi bisa 119-120 dollar AS per barrel. Tapi, ICP sebesar 120 dollar AS per barrel pun belum bisa menaikkan (harga BBM bersubsidi). Maka, kita harus siap tidak menaikkan BBM sampai akhir tahun kalau Pasal 7 Ayat (6) tidak terpenuhi," ungkap Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Pada APBN Perubahan 2012, pemerintah diperbolehkan menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada selisih 15 persen antara asumsi ICP dengan realisasinya selama enam bulan terakhir.

Menurut Hatta, harga ICP yang menyentuh 120 dollar AS per barrel belum bisa mendorong pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan. Sebab, kata dia, kuota konsumsi BBM bersubsidi bisa lewat dari yang dipatok dalam APBN-P 2012, yakni 40 juta kiloliter.

"Kalau tidak dikendalikan bisa membengkak sampai 44 juta kiloliter. Per hari ini kuotanya 109 persen dari yang seharusnya disalurkan. Artinya, ada 9 persen kelebihan," paparnya.

Jika tidak ada pengendalian konsumsi BBM, Hatta mengatakan, kuota konsumsi bisa terlewat hingga akhir tahun dengan besaran 9-10 persen. Belum lagi potensi peralihan dari masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi karena selisih harga yang kian besar antara keduanya.

"Tapi bukan hanya overkuota kalau tidak dikendalikan, maka akan terjadi pemindahan dari yang pakai Pertamax ke situ. Tambah bengkak lagi. Belum lagi pertambangan dan perkebunan yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi, tapi memakai BBM bersubsidi," ujar Hatta.