Pemkab Kendal Larang Warganya Kerja di Malaysia

KENDAL, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tetap tidak mengizinkan  warganya menjadi TKI/TKW di Malaysia. Meskipun larangan itu, sudah tidak berlaku bagi negara Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Sutiyono, larangan Pemkab Kendal terhadap warganya tersebut akan terus berlaku sampai ada perjanjian jelas dari Malaysia, tentang perlindungan TKI/TKW Indonesia. "Jumlah masyarakat Kendal yang bekerja di Malaysia ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang. Setelah pulang, mereka tidak diperbolehkan lagi memperpanjang kontrak," kata Sutiyono, Jumat (4/5/2012).

Larangan itu, menurut Sutiyono, atas perintah Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sutiyono mengakui, dirinya pada akhir April lalu telah megikuti sosialisasi peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di Magelang. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan ada 20 kabupaten/kota di Jateng termasuk Kendal belum online sehingga diberi batas waktu maksimal 1Mei, untuk online data. "Sejak 1 Mei lalu, kami sudah bisa online. Jadi syarat untuk mengirimkan TKI/TKW sudah bisa," jelasnya.

Dikatakan, sebelum diberlakukan online data TKI, semua orang bisa mengakses data tersebut, asal mengetahui ID dan password-nya. Namun sejak 1 Mei lalu data tersebut terkunci dan hanya petugas Disnakertrans yang bisa membukanya.

Dengan adanya sistem online ini, jika ada TKI yang bermasalah, bisa langsung diketahui. Sementara itu, Bupati Widya Kandi Susanti menegaskan, pihaknya tidak mengizinkan warganya bekerja ke Malaysia, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan larangan yang sama. Ini dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan yang menimpa para TKW di Malaysia. "Kalau ada orang Kendal yang bekerja di Malaysia, berarti mereka lewat PJTKI dari luar kota," kata Widya Kandi Susanti.