Diusulkan, Penyatuan Zona Waktu Diujicobakan Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo berpendapat, penyatuan zona waktu dicoba terlebih dahulu di beberapa kabupaten di Indonesia sebelum dilakukan langsung secara menyeluruh.

"Misalnya kalau dibuat beberapa kabupaten setahun apa ada dampak. Enggak langsung dijalankan," sebut Sasmito kepada Kompas.com, di kantor BPS di Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Sasmito mengatakan, penyatuan zona waktu di beberapa negara lain memang tampak berhasil mendorong perekonomiannya. Misalnya, kata Sasmito, di Rusia dari 14 zona waktu diubah menjadi sembilan zona, sementara di Brasil dari empat zona jadi dua atau tiga. Hal itu juga berlaku di China.

Negara-negara tersebut pun kini menjadi negara maju. "Nah itu mendorong bahwa ekonominya maju," sambung dia.

Akan tetapi, pengalaman negara lain belum tentu sama hasilnya di Indonesia. Pasalnya, Sasmito menyebutkan, bentuk negara Rusia, China, dan Brasil adalah kontinental atau daratan. Sementara itu, Indonesia adalah kepulauan.

Jadi, kata dia, perlu dibuat kajian empirisnya. Dan, itu berarti penyatuan zona waktu harus dilakukan terlebih dahulu, baru dihitung dampaknya terhadap perekonomian. Ia pun mengatakan, uji coba sebaiknya dilakukan di beberapa kabupaten terlebih dahulu dalam waktu satu tahun.

"Kita kajian di Indonesia belum. Itu berdasarkan gambaran empiris dari negara lain. Belum kita lakukan (kajiannya) karena memang belum dilakukan. Kita lakukan setelah dilakukan zona waktu," pungkas Sasmito.

Pemerintah berencana menyatukan tiga zona waktu menjadi satu. Dan, waktu Indonesia tengah (WITA) atau GMT+8 pun diusulkan menjadi patokannya. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pun melakukan simulasi dan menyatakan bahwa zona waktu paling cepat bisa dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 mendatang.