Ini Tanggapan Freeport soal Ancaman Mogok Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan bahwa manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTFI demi mengantisipasi ancaman aksi mogok yang dilakukan karyawan. Isu aksi mogok tersebut terkait rencana pemutusan hubungan kerja terhadap tiga orang karyawan PTFI yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawan lainnya.

"Komunikasi penting dan harus dilakukan," sebut Ramdani kepada Kompas.com, Rabu (6/6/2012).

Ia menyebutkan, terhadap tindakan intimidasi fisik tersebut, manajemen berpegang terhadap aturan. "Terhadap intimidasi fisik yang memenuhi ketentuan PHI (Pedoman Hubungan Industrial) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana kasus tiga karyawan yang melakukan intimidasi fisik, diproses berdasarkan ketentuan PHI-PKB," sebut Ramdani.

Ramdani menjelaskan, sebenarnya PTFI dan SPSI PTFI telah menyelesaikan segala sengketa terkait upah pada 25 Januari 2012. Penyelesaian itu terwujud dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17 untuk periode tahun 2011-2013.

Ia mengatakan, pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40 persen dalam 2 tahun." Angka ini jauh di atas ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11 persen per tahun," sambung dia.

Lalu, lanjut Ramdani, pascapenandatanganan PKB, manajemen PTFI dan pimpinan SPSI PTFI melakukan sosialisasi mengenai PKB tersebut kepada seluruh karyawan. Namun, pascapenandatanganan PKB tersebut, di lapangan banyak terjadi pelanggaran disiplin kerja, terutama tindakan intimidasi verbal dan beberapa intimidasi fisik.

Ia pun mengatakan, perusahaan menerima laporan dari karyawan yang menjadi korban intimidasi fisik oleh tiga orang karyawan. Menurut Ramdani, bila tindakan intimidasi tidak dilaporkan atau memenuhi bukti berdasarkan PHI PKB maka proses penegakan disiplin tidak dapat dilakukan.

Menurut dia, sesuai dengan buku pedoman hubungan industri manajemen PTFI, karyawan bisa dipecat bila terbukti bersalah melakukan tindakan kriminal. "Jadi tidak ada kaitan dengan manajemen konflik waktu itu. Tapi perusahaan akan memproses laporan resmi yang masuk dari karyawan," ucap Ramdani.

Sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di tubuh perusahaan, ia menyebutkan, perusahaan sudah membentuk Crisis Management Committee. "Guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis, PTFI dan pimpinan SPSI PTFI pun telah membentuk Crisis Management Committee," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap tiga orang karyawan PTFI membangkitkan solidaritas karyawan lainnya. Ide untuk kembali menggelar aksi mogok pun saat ini berkembang di kalangan karyawan.

"Itu memang masih isu, masih wacana, tapi sangat mungkin itu terjadi apabila tidak ada perubahan kebijakan dari manajemen," ujar Juru Bicara Pekerja PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, yang dihubungi Kontan, Selasa (5/6/2012).

Juli mengatakan, tiga orang karyawan terancam dipecat karena terlibat kasus perkelahian dengan karyawan lainnya pasca-aksi pemogokan tahun lalu. Kasus ini, kata dia, sudah diselesaikan melalui jalur hukum. Dan, pihak manajemen perusahaan berencana memberikan ganjaran pemecatan atas tiga karyawan tersebut.

Tetapi, Juli mengingatkan pihak manajemen untuk tidak meneruskan rencana pemecatan tersebut. Sebab, bila itu dilakukan akan mengundang solidaritas dari karyawan lainnya. "Berapa sih gaji ketiga karyawan itu sampai mereka pensiun, dibandingkan dengan kerugian perusahaan akibat aksi pemogokan yang bisa mencapai Rp 200 miliar per hari," imbuhnya.

Juli pun mengatakan, hingga saat ini pihak serikat pekerja masih terus berkomunikasi dengan pihak manajemen terkait penyelesaian masalah tersebut.