Risiko Jembatan Selat Sunda Dikaji

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda, di samping bernilai ekonomi tinggi, juga memiliki risiko. Atas usulan Kementerian Keuangan, Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Jembatan Selat Sunda membentuk tim untuk mengkaji model pembangunan yang mampu meminimalisasi risiko tersebut.

Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Jembatan Selat Sunda (JSS) menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (18/7).

Rapat tertutup yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tersebut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana.

Hatta dalam keterangan pers seusai pertemuan menyatakan, materi rapat membahas usulan Agus Martowardojo. Agus mengusulkan, pembangunan JSS sebaiknya dipisahkan dari pengembangan kawasan dan studi kelayakannya dilakukan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara menurut rencana awal, pembangunan JSS merupakan bagian dari pengembangan kawasan dan studi kelayakannya dilakukan oleh pihak yang melakukan prastudi kelayakan, yakni Artha Graha Network melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia serta Wiratman and Associates.

Atas usulan Agus, forum memutuskan membentuk tim, terdiri atas tujuh pejabat, yang bertugas mengkaji dan menentukan opsi terbaik. Tim yang diberi waktu kerja maksimal dua minggu itu terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian, serta Kepala Bappenas.

Agus beberapa waktu lalu menyatakan, banyak proyek atas prakarsa swasta bermasalah di kemudian hari. ”Kalau kita tidak hati-hati untuk proyek yang mungkin nilainya bisa Rp 200 triliun dan tahu-tahu nanti bisa berisiko ke penjaminan pemerintah atau dana dukungan pemerintah, itu nanti akan menyebabkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia terpengaruh,” kata Agus. (LAS)