Perajin Tahu-Tempe: Mana Solusi Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perajin tahu tempe yang tergabung dalam Primer Koperasi Tahu Tempe mempertanyakan komitmen pemerintah dalam kebijakan swasembada kedelai, khususnya Menteri Pertanian, terkait meroketnya harga kedelai di pasaran Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Suyatno, Ketua Primer Koperasi Tahu Tempe Jakarta Timur.

Suyatno menegaskan, pemerintah tidak bisa di satu sisi melarang sweeping yang dilakukan pihaknya kepada pedagang tahu tempe di pasaran, sementara solusi untuk masalah tersebut masih nihil. "Menteri mana solusinya, harus kasih solusi dong, kalau minta stop nggak ada solusi yang makin tertekan kami-kami ini," ujarnya saat ditemui wartawan di kantornya, Jl Persahabatan Raya No 10, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (26/7/2012).

Menurut Suyatno, sweeping yang dilakukan para perajin di sejumlah pasar tradisional bukan merupakan paksaan. Ia mengibaratkan posisi para perajin dengan para pedagang sebagai hubungan antara orang tua dan anak yang satu sama lain bisa mengingatkan. "Tapi yang kami lakukan ini hanya saling mengingatkan saja sebenarnya, ibarat orang tua menegur anaknya. Kalau ini sudah selesai, kan kita undang lagi. Namanya satu organisasi, bahas langkah-langkah apa selanjutnya," lanjutnya.

Perjuangan untuk para perajin tempe dan tahu tersebut dilakukannya sejak tahun 2008. Meski demikian, menurutnya, tidak ada perkembangan signifikan hingga saat ini. Malahan, kondisi tata niaga kedelai di Indonesia, semakin tidak berpihak pada perajin dan pedagang. "Sudah bertemu dengan Menkop, Menteri Perdagangan, kabulog, dan bahkan sudah melakukan RDP (Rapat dengar pendapat) dengan komisi 4 dan 6 DPR RI, tapi nyatanya masih seperti ini," kata Suyatno.

Untuk itu, pihaknya menuntut tiga hal kepada pemerintah, yaitu menstabilkan harga kedelai, melaksanakan swasembada kedelai dan mengembalikan tata niaga kedelai ke lembaga pemerintah, misalnya Bulog. Hal tersebut dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi para perajin dan pedagang.