Menata Multilateralisme

Langkah penguasa China menjelang regenerasi kekuasaan Partai Komunis China (PKC), November, menjadi krusial karena terancam banyak persoalan di dalam dan luar negeri, khususnya terkait tumpang tindih klaim kedaulatan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Stimulus yang ingin dilakukan China mencakup dukungan fiskal dan pajak bagi eksportir, optimasi struktur regional di dalam negeri, termasuk perluasan struktur pasar di luar negeri.

Tanpa multilateralisme

Banyak perubahan strategis akan terjadi di Asia Pasifik. Tak hanya mencakup terbentuknya poros kekuatan ekonomi dan perdagangan, tetapi membawa kembali berbagai kekuatan bekas adidaya era Perang Dingin ke dalam lingkaran multipolar yang sama sekali baru.

Ketergantungan di era globalisasi meningkat drastis, tetapi kepentingan nasional negara- negara besar masih terus berbenturan. Tumpang tindih pengaruh di kawasan Asia Pasifik memang menghadirkan pertanyaan tata dunia baru apa yang ingin dibentuk dalam multipolaritas kekuatan negara-negara sekarang ini? Apakah multipolaritas negara besar tanpa hegemoni kekuasaan bisa berlangsung tanpa multilateralisme?

Kawasan ini harus berhadapan dengan kembalinya adidaya lama berformat baru, seperti AS dan Rusia. Di sisi lain, ada kekuatan baru, seperti China dan India, yang membentuk diri tanpa proses hegemoni, masuk ke dalam lingkungan kepentingan dan persaingan bersama.

Banyak negara besar bisa saja melakukan kerja sama multilateral di berbagai bidang. Namun, secara bersamaan, mereka juga bersaing menguasai pangsa pasar, memperebutkan sumber strategis bagi keamanan pangan dan energi, pengaruh politik, serta kemajuan teknologi.

Pengepungan strategis dan persaingan maritim akan menjadi ciri baru Asia Pasifik. Tanpa multilateralisme, bisa dipastikan kepentingan yang berbenturan akan menjadi ancaman serius stabilitas kawasan ini.