CSR Pun Mewajibkan Agunan dari Petani

PALEMBANG, KOMPAS.com — Kredit untuk petani di Sumatera Selatan (Sumsel) masih sulit dilakukan karena pihak bank sebagai penyedia pinjaman masih meminta jaminan agunan yang nilainya terlalu tinggi bagi petani. Bahkan, beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) meminta jaminan untuk bantuan yang akan dikucurkan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang, Sumsel, Selasa kemarin.

"Beberapa program CSR itu mau mengambil apa saja untuk menjadi jaminan, bahkan surat kepemilikan kendaraan pun diambil," kata salah satu petugas lapangan pembina usaha kecil dan menengah yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Padahal, petani karet dan sawit di Sumsel sangat membutuhkan pinjaman modal guna peremajaan tanaman tua. Saat ini banyak pohon karet dan sawit tua di Sumsel yang belum diremajakan karena keterbatasan modal di kalangan petani. Kondisi ini dapat berakibat pada penurunan produksi karet dan sawit di provinsi tersebut.

Sumsel mempunyai lebih kurang 1,2 juta hektar perkebunan karet, 95 persen di antaranya perkebunan karet rakyat. Adapun luas perkebunan sawit mencapai sekitar 818.000 hektar dengan kepemilikan 60 persen perusahaan dan 40 persen kebun plasma serta kebun rakyat.

Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumsel Eddy Hermanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel berusaha mengatasi masalah ini dengan bantuan modal lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Program telah berjalan tiga tahun. Selain itu, untuk tanaman padi, Pemerintah Provinsi Sumsel tengah menggalang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Sumsel agar bersedia memberi pinjaman bergulir sebagai bantuan modal bagi petani. Kerja sama ini masih dibicarakan.