Gaji dan Fasilitas Pejabat BP Migas Tidak Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam waktu singkat.

Dua aturan itu untuk mengatur proses pengalihan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ke Kementerian ESDM. Dua aturan ini sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden RI, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran BP Migas karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum atau melanggar konstitusi.

Menurut Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Kamis (15/11/2012), di Jakarta, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 Tahun 2012 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan usaha hulu migas.

Menteri ESDM menimbang, dalam rangka pelaksanaan tentang pengalihan, perlu menetapkan pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam kegiatan hulu migas. Untuk itu, Menteri ESDM Jero Wacik memutuskan untuk mengalihkan tugas, fungsi, dan organisasi dari BP Migas kepada satuan kerja sementara pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

Seluruh personalia BP Migas dialihkan kepada satuan kerja sementara pelaksanaan kegiatan hulu migas. Hal yang terkait kegiatan personalia, pendanaan, dan aset pada BP Migas diterapkan ke Satuan Kerja Sementara kegiatan usaha hulu migas. Jabatan-jabatan pada BP Migas diterapkan pada satuan kerja itu.

"Satuan kerja sementara kegiatan hulu migas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM," kata Rudi Rubiandini menambahkan. Keputusan menteri itu mulai berlaku 13 November 2012.

Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 Tahun 2012 sebagai implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 Tahun 2012.

"Pemerintah memandang perlu mengalihkan pekerja kepada satuan kerja sementara pelaksana kegiaatan hulu migas," kata dia.

Terkait hal itu, Menteri ESDM memutuskan mengalihkan para pekerja yang semula menjabat sebagai Wakil Kepala dan Deputi BP Migas menjadi Wakil Kepala dan Deputi Satuan Kerja Sementara Kegiatan Hulu Migas.

Semua pejabat dan pekerja di luar unsur pimpinan BP Migas juga dialihkan sebagai pejabat dan pekerja satuan kerja sementara dengan jabatan yang sama.

Pejabat dan pekerja BP Migas itu akan menerima gaji, tunjangan jabatan, dan fasilitas lain sesuai ketentuan berlaku sebelum pengalihan.

Menteri ESDM menginstruksikan kepada para pejabat dan pekerja eks BP Migas untuk bekerja sesuai beban tugas masing-masing.

"Kop surat sudah dibuatkan, logo BP Migas dihilangkan, tinggal dicari logo yang baru. Tidak ada logo Kementerian ESDM karena meski ini cantolannya Kementerian ESDM, tetapi ini tetap unit khusus," ujarnya.