Pemerintah Gagal Antisipasi Pasokan

Jakarta, Kompas - Lonjakan permintaan sapi atau daging sapi menjadi pemicu utama kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di pasaran. Pemerintah dinilai gagal mengantisipasinya. Meski begitu, berbagai masalah terkait kelancaran pasokan mulai teratasi.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi terkait kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/11). Rapat dipimpin Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Diah Maulida.

Rapat antara lain dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, dan wakil asosiasi importir, peternak dan penggemukan sapi, tanpa dihadiri wakil dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Diah, permintaan sapi atau daging sapi belakangan ini meningkat pesat. Ini salah satunya sebagai dampak adanya program pemerintah untuk penggemukan 100.000 sapi oleh perusahaan BUMN. Belum lagi kondisi psikologis menjelang Natal dan Tahun Baru.

Di sisi lain, pasokan mengalami kendala. Sapi dari pusat produksi, seperti di NTB dan NTT, tidak bisa masuk ke Jakarta karena adanya larangan transit sapi hidup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Mungkin pertimbangannya kesehatan,” katanya.

Para peternak sapi di Jawa Timur yang selama ini menggemukkan sapi rakyat tidak mau melepas sapi mereka karena takut tidak bisa membeli sapi bakalan baru untuk digemukkan.

Perusahaan penggemukan sapi juga enggan melepas sapi karena belum ada kepastian kuota impor sapi bakalan. Menko Perekonomian belum menetapkan kuota impor sapi bakalan karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Angka kuota seharusnya sudah muncul Agustus 2012, tetapi baru ada November.

Meski begitu, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperlancar arus barang. Pelabuhan di Jatim, misalnya, sudah bisa menjadi tempat transit sapi ke Jakarta. Harga sapi bakalan di Jatim mulai turun. Pemprov Jatim melarang sapi dengan berat 250-400 kilogram keluar dari wilayah Jatim.

Untuk mengangkut sapi dari NTB ke Jakarta harus dibicarakan dulu dengan Kementerian Perhubungan. Kerja sama dengan TNI AL tidak mungkin karena ongkos angkut lebih mahal dan kapasitasnya sedikit. Belum lagi masih ada 15.000 sapi bakalan sisa impor dan stok 130.000 sapi di perusahaan penggemukan.

Dampak program