Harga Listrik Rendah

Jakarta, Kompas - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi terganjal harga yang rendah. Ketentuan pemerintah terkait dengan harga baru patokan listrik panas bumi belum menyentuh proyek yang ada sehingga menyulitkan upaya pengembangan kapasitas terpasang pembangkit.

Demikian dikemukakan Presiden Direktur Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) Slamet Riadhy saat dikonfirmasi Kompas, di Jakarta, Minggu (16/12).

PT PGE menargetkan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dari 402 megawatt (MW) menjadi 800-1000 MW tahun 2014-2015. Peningkatan kapasitas terpasang PLTP tersebut akan ditunjang dengan penambahan kapasitas terpasang panas bumi hingga 800 persen, yakni dari 300 MWe (setara megawatt) menjadi 2.090 MWe atau terbesar di Indonesia pada tahun 2014-2015. Total investasi yang dibutuhkan 6 miliar-7 miliar dollar AS.

Meski demikian, upaya itu kemungkinan terhambat jika belum ada penyesuaian tarif listrik untuk PLTP yang telah beroperasi. Listrik dari PLTP selama ini dipasok ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PT PLN membeli listrik tersebut seharga rata-rata 6 sen dollar AS/kWh.

Menurut Slamet, pihaknya saat ini sedang dalam tahap pembicaraan awal dengan PT PLN untuk negosiasi tarif listrik untuk dua PLTP utama, yakni PLTP Kamojang 2 dan Kamojang 3 di Jawa Barat serta PLTP Lahendong di Sulawesi Utara.

PLTP Kamojang 1, 2, dan 3 masa kontraknya berakhir bulan Juli, September, dan Desember 2012. Saat ini, tarif listrik untuk PLTP Lahendong di kisaran 2-4 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh).

Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Minggu, di Jakarta, menegaskan bahwa pihaknya sedang melaksanakan proses negosiasi mengenai harga listrik yang dihasilkan PLTP Lahendong. Selama ini sudah dibayar dengan tarif sementara.

“Kami tidak menolak menaikkan harga listrik, tetapi memang negosiasi belum selesai,” kata Nur Pamudji. Dia menambahkan, PLTP Lahendong merupakan proyek pembangkit listrik berbasis tenaga panas bumi yang sudah lama beroperasi, bahkan sebelum ada aturan perundang-undangan mengenai panas bumi. Oleh karena itu, tidak ada harga patokan listrik untuk penetapan tarif listrik yang dihasilkan pembangkit tersebut, tetapi hanya berdasarkan negosiasi bisnis.

Harga patokan baru

Sebelumnya pemerintah menaikkan harga patokan listrik (feed-in tariff) bagi proyek baru, yakni dari maksimal seharga 9,7 sen dollar AS/kWh menjadi 10-17 sen dollar AS/kWh. Tarif itu mencakup Sumatera 10 sen dollar AS/kWh, Jawa 11 sen dollar AS/kWh, Sulawesi Utara 13 sen dollar AS/kWh, dan Papua 17 sen dollar AS/kWh.

”Kami berharap adanya dukungan pemerintah dalam penetapan harga listrik dari PLTP yang sudah ada. Dengan demikian, kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan geotermal lebih agresif,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas terpasang PLTP menjadi 800-1000 MW dapat menghemat pemakaian minyak mentah sebanyak 50.000 barrel per hari atau senilai 1,82 miliar dollar AS per tahun. Saat ini, negara menghabiskan biaya sebesar Rp 28,6 triliun untuk BBM bagi keperluan pembangkit listrik PT PLN.

PGE telah menyiapkan investasi Rp 1,9 triliun untuk pembiayaan 28 sumur panas bumi. Pengembangan panas bumi di Indonesia tergolong lambat sebagai negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Potensi panas bumi mencapai 28.000 MW atau 40 persen cadangan dunia yang tersebar di 250 lapangan. Namun, kapasitas terpasang baru 1.226 MW atau 4 persen dari total potensi, menempatkan Indonesia di bawah Filipina (2.000 MW) dan AS (2.700 MW). (EVY/LKT)