MRT Tetap Jadi Prioritas

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pembangunan mass rapid transit tetap menjadi prioritas dalam upaya penguraian kemacetan di Jakarta. Soal permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang pengurangan beban utang, Hatta mengatakan akan duduk bersama.

”DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus dibantu dalam upaya mengurai kemacetan. Transportasi yang terintegrasi sangat penting dan MRT menjadi bagian di dalamnya,” kata Hatta dalam Seminar Infrastructure Outlook 2013 yang diselenggarakan oleh Kompas dan BNI di Jakarta, Selasa (18/12).

Mengenai perkiraan harga tiket MRT yang dinilai mahal, yakni Rp 38.000, Hatta juga mengaku baru mengetahui tarif itu ketika Jokowi memaparkan di hadapannya beberapa waktu lalu. Selama ini, masalah tarif tidak pernah dibicarakan. ”Harga Rp 38.000 itu adalah harga yang berlaku pada 2017. Saat itu pendapatan domestik bruto kita sudah 7.000 dollar AS. Namun, angka Rp 38.000 tetap angka yang sangat mahal,” kata Hatta.

Menurut dia, untuk menghitung tarif MRT yang pas, harus memperhitungkan daya beli kelas menengah bawah. Tarif angkutan umum harus terjangkau oleh kelas menengah bawah karena mereka sangat membutuhkan angkutan umum.

Tol

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan enam ruas jalan tol akan tetap dilanjutkan. Dia membantah pembangunan jalan tol ini akan mendorong pertumbuhan kendaraan lebih tinggi lagi.

”Jangan melihat pembangunan jalan akan mendorong pertumbuhan kendaraan pribadi, tetapi melihatnya sebagai pembangunan jalan akan mendorong perjalanan. Ini, kan, sangat positif,” kata Hermanto.

Pembangunan jalan akan membuat kendaraan yang mengangkut logistik juga semakin lancar sehingga kebutuhan logistik di seluruh daerah bisa terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.

”Lagi pula pembangunan enam ruas jalan tol ini akan mendedikasikan satu jalur untuk bus rapid transit. Artinya, semua warga Jakarta akan menikmati jalan tol ini,” jelas Hermanto.

Lebih jauh dia menjelaskan, anggaran pembangunan infrastruktur pemerintah sangat terbatas sehingga harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal pembangunan infrastrukturnya. Sementara untuk kota besar seperti Jakarta diharapkan warganya bisa yang membiayai pembangunan, dengan cara membangun jalan tol.