Pemerintah AS Tuntut S&P
Lembaga pemeringkat besar itu dianggap tidak benar dalam memberikan peringkat atas obligasi terkait kredit kepemilikan rumah sebelum terjadinya krisis finansial pada 2008. Demikian pernyataan Standard & Poor’s (S&P) di New York, Senin (4/2).
Tuntutan yang akan diajukan Departemen Kehakiman AS itu, menurut S&P, menyasar beberapa peringkat yang diberikan tahun 2007 pada beberapa surat berharga berbentuk collateralized debt obligation (CDO). CDO adalah obligasi terkait kredit kepemilikan rumah yang dijual kepada para investor. Investasi derivatif ini strukturnya cukup rumit dan tidak mudah dipahami investor pemula.
CDO merupakan pusat dari krisis finansial tahun 2008 yang berakar dari kolapsnya sektor perumahan di AS.
S&P menyatakan akan mempersiapkan berbagai pembelaan dan menyatakan tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum.
Juru bicara Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar tentang hal tersebut. Namun, media melaporkan bahwa tuntutan itu segera diajukan ke pengadilan pekan ini.
S&P menduga tuntutan Pemerintah AS karena mereka memberikan peringkat kredit yang tinggi terhadap beberapa CDO. Namun S&P berdalih, pada tahun 2007 dan sebelumnya, mereka menurunkan peringkat beberapa surat berharga yang beragun aset, termasuk CDO, sebelum pemeringkat lain menurunkan peringkatnya.
Peringkat yang tinggi dari surat berharga mendorong investor yakin untuk membeli surat berharga tersebut. Pada kenyataannya, surat berharga itu tak sebaik peringkat yang disandangnya dan memiliki risiko lebih tinggi.
”Jika melihat lagi ke belakang, tindakan menurunkan peringkat seperti itu tidak cukup. Tetapi, hal itu sudah menunjukkan Departemen Kehakiman AS salah dalam menilai bahwa peringkat yang diberikan oleh S&P memiliki motivasi komersial semata dan tidak dikeluarkan berdasarkan itikad baik,” demikian pernyataan S&P.
Jaksa penuntut telah bertanya kepada para analis S&P apakah perusahaan telah mengabaikan standar internal yang mereka buat sendiri ketika memberikan peringkat pada surat berharga. Diduga, S&P menerima sejumlah pembayaran yang diberikan oleh bank-bank investasi dalam proses pemeringkatan surat berharga tersebut.
Hingga akhir pekan lalu, Departemen Kehakiman dan S&P membicarakan penyelesaian masalah ini. Akan tetapi, pembicaraan terhenti setelah Departemen Kehakiman menyatakan mereka akan menjatuhkan denda sebesar 1 miliar dollar AS, seperti diberitakan New York Times.
S&P berpendapat, bukan hanya mereka yang gagal memprediksikan jatuhnya pasar properti AS. Kejatuhan pasar properti melenyapkan nilai dari surat berharga beragun aset properti sebesar ribuan miliar dollar AS. Hal itu membuat pemerintah harus ikut campur dan membantu bank-bank besar yang telah berinvestasi pada surat berharga seperti itu.
S&P juga mengutip pernyataan di Kongres AS dari mantan Ketua Pengawas Pasar Modal, yang menyatakan Bank Sentral AS dan lembaga lainnya tidak memprediksikan bahwa pasar tenaga kerja akan runtuh.
”Sangat disayangkan, skala dan dampak yang terjadi ternyata lebih besar daripada yang kami dan orang lain perkirakan,” demikian pernyataan S&P.
Tuntutan terhadap S&P ini akan menjadi tuntutan pertama terhadap perusahaan pemeringkat kredit. S&P, juga perusahaan sejenis yakni Moody’s dan Fitch, menjadi sasaran kritik karena diduga turut andil dalam beberapa produk CDO.
S&P, yang merupakan salah satu unit dari McGraw-Hill, sahamnya turun 13,8 persen pada Senin setelah berita tentang tuntutan itu diketahui publik. Saham perusahaan pemeringkat Moody’s juga turun 10,7 persen. Moody’s tidak mau berkomentar mengenai tuntutan ini.
Juru bicara Fitch menyatakan, dia juga tidak dapat berkomentar mengenai persoalan yang menerpa S&P jika tidak melibatkan Fitch. ”Kami juga tidak yakin bahwa Fitch akan menjadi target tuntutan serupa,” ujar juru bicara Fitch tersebut.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
