Jawaban KPK atas Pernyataan SBY soal Kasus Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mempercepat atau memperlambat kepastian status hukum bagi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang kerap disebut dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Hal ini merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah, Senin (4/2/2013), yang meminta KPK segera memberikan kejelasan status Anas.

"Itu kan hanya imbauan, kan tergantung yang diimbau. Bagi kami, tidak bisa dipercepat dan tidak mungkin diperlambat," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (6/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, selama ini, Presiden SBY tidak pernah melakukan intervensi kepada KPK, baik langsung maupun tidak langsung. Pernyataan Presiden di Jeddah dinilai Busyro bukanlah suatu bentuk intervensi, melainkan imbauan. Imbauan itu, kata Busyro, bisa saja disampaikan orang biasa, termasuk Presiden.

"Warga negara saja berhak mengimbau, apalagi Presiden. Itu kan pesan moral saja dan Presiden punya hak moral untuk mengimbau," ujarnya.

Namun, Busyro memastikan, proses penyelidikan tetap menjadi kewenangan penuh KPK. Ia menegaskan, KPK akan bekerja secara profesional dan berpegang pada adanya dua alat bukti yang cukup. Jika alat bukti cukup, perkara akan diekspos oleh tim satgas dan pejabat struktural yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK.

"Forum itu akan dilakukan sangat transparan dan tidak ada 'Oh ini dipercepat yang ini diperlambat'. Tidak ada," kata Busyro.

Hingga kini, penyidik KPK masih belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas.

SBY minta kejelasan status Anas

Presiden SBY dalam jumpa persnya di Jeddah, Mekkah, beberapa waktu lalu, menyinggung soal melorotnya elektabilitas Partai Demokrat. Ia menyadari kemerosotan suara Demokrat karena sejumlah kadernya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sendiri, dari tanah ini, dari Jeddah ini, mengharapkan KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. KPK tidak boleh tebang pilih. Itu posisi saya," ujarnya, menambahkan.

Penyelesaian kasus yang terkatung-katung di KPK, menurut dia, memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat. "Apalagi ada media tertentu yang terus-menerus memberitakannya," lanjut SBY, tanpa memerinci nama medianya.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. "Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar, termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," katanya.

Lebih jauh, Presiden mengakui telah diminta para kader untuk segera turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab atas Partai Demokrat agar tidak merosot lebih dalam lagi.

"Saya belum langsung menjawab. Saya perlu pikir dalam-dalam sebelum memberi jawaban yang akan disampaikan dalam hari-hari ini. Namun, terpenting, solusi yang diambil harus rasional," ujar Presiden.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang