Harmonikan Janji Politik, Rumah Sakit, dan Warga

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggratiskan biaya obat, operasi, dan ruang rumah sakit bagi warga tidak mampu melalui program Kartu Jakarta Sehat harus diakui sebagai gebrakan luar biasa. Program tersebut ibarat barang langka di tengah buruknya kinerja para elite dan maraknya korupsi di negeri ini.

Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadi asa bagi warga yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik dan murah. Wajar jika dalam beberapa pekan terakhir Januari 2013 terjadi lonjakan jumlah pasien di rumah sakit dibandingkan sebelumnya, Paling tidak, sejumlah rumah sakit di Jakarta mencatat terjadi lonjakan pasien hingga 70-80 persen. Antrean warga yang mengekor hingga puluhan meter di depan loket pendaftaran kini menjadi pemandangan yang jamak.

Selain itu, gebrakan tersebut juga berhasil menimbulkan ”virus” baru bagi wilayah di provinsi, kota, dan kabupaten yang akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah. Para petarung ini menjadikan KJS sebagai resep mujarab menarik simpati konstituen agar mengantar mereka menjadi penguasa.

Akan tetapi, lepas dari sisi positif, harus diakui program ini bukan barang mudah dijalankan jika tidak diikuti sejumlah faktor pendukung. Harus ada energi yang besar, baik dari sisi anggaran, komitmen, maupun kemauan politik para elite itu sendiri. Komitmen itu tidak hanya dari gubernur, wakil gubernur, atau jajaran birokrasi, tetapi juga para elite di DPRD.

Bentuk dukungan Dewan itu, misalnya, membahas secara efisien dan cepat program unggulan tanpa memikirkan kepentingan pribadi, imbalan tertentu untuk kelompok, atau partainya. Selain itu, perlu melakukan kontrol dan kerja sama yang baik agar program itu tidak dipakai menjadi jargon, retorika, atau pencitraan politik semata.

Melalui kerja sama itu, paling tidak bisa dieliminasi ketimpangan antara penyediaan ruang rawat inap di puskesmas atau rumah sakit dan jumlah pasien KJS yang harus ditangani. Mengatasi kekurangan atau ketiadaan obat, mempercepat pengadaan peralatan medis, membuka akses yang luas untuk penambahan jumlah paramedis, dan memperbaiki sistem penerimaan pasien di sejumlah rumah sakit melalui sistem online.

Di sisi lain, aparat birokrasi juga harus mengedukasi masyarakat untuk mengetahui batasan hak dan cara mendapatkan layanan KJS yang benar, prosedur penanganan pasien, mencari rumah sakit bagi pasien, mengetahui daftar rumah sakit dengan spesifikasi, serta fasilitas yang sesuai kebutuhan pasien.

Aparat juga harus membantu warga memahami cara menjaga kesehatan, mengetahui gejala klinis penyakit tropis, serta cara terbaik memelihara janin hingga proses kelahiran. Hal ini penting untuk mengantisipasi benturan pemahaman horizontal antara warga, petugas paramedis, dan media massa.

Mendorong berobat

Apabila berbagai kondisi ini tidak diberlakukan sejak dini, hal itu berpotensi melahirkan kekagetan-kekagetan yang merugikan kedua pihak, baik warga, rumah sakit, paramedis, maupun birokrasi itu sendiri. Kondisi ini pada akhirnya hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik.