Kompas.com - 01/05/2013, 10:49 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah upah buruh dinilai bukan semata soal pendapatan dan persoalan para pekerja. Taraf hidup buruh bisa menjadi bahan koreksi dan evaluasi menyeluruh atas data ekonomi Indonesia, termasuk angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat paling tinggi di kawasan ASEAN. Sayangnya, ketika ribuan buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Sedunia dengan Jakarta sebagai pusatnya, Rabu (1/5/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru diagendakan pergi ke Jawa Timur.

"Di tengah situasi global tak menentu dan kepemimpinan nasional yang lemah, situasi ini dinilai semakin memperlambat peningkatan kualitas nasib buruh di Indonesia," kecam Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon melalui layanan pesan, Rabu (1/5/2013). Dia mengatakan, meski Presiden SBY berkali-kali menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang tertinggi dan terbaik di ASEAN, justru upah buruh Indonesia yang terendah di ASEAN.

Thailand, sebut Fadli, punya upah minimum buruh ekuivalen Rp 2,1 juta-Rp 2,8 juta per bulan, Malaysia Rp 2,4 juta, dan Filipina Rp 3 juta. Sementara di Indonesia, upah minimum buruh hampir seluruhnya di bawah Rp 2 juta. "Hanya Jakarta yang sudah di atas Rp 2 juta, itu pun belum dilakukan semua perusahaan," ujar Fadli.

Ketika krisis global, lanjut Fadli, banyak investor memang masuk ke Indonesia. Namun, kata dia, minat investor itu pun lebih dipengaruhi oleh murahnya biaya buruh di negeri ini. "Tentu saja itu jadi angin segar untuk investor asing, tapi pada saat bersamaan merupakan mimpi buruk bagi nasib buruh Indonesia," kecam dia.

Nasib buruh

Pada saat upah buruh masih rendah, tambah Fadli, harga kebutuhan pokok justru terus melejit. Sebut saja kenaikan harga daging beberapa waktu lalu, bahkan bawang, yang jelas semakin menyusahkan buruh. Ditambah bila nanti harga bahan bakar minyak (BBM) jadi naik, kenaikan harga diperkirakan tetap akan terjadi, yang otomatis semakin menggerus daya beli.

Karena itu, Fadli berpendapat masalah rendahnya upah buruh justru diperburuk kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, karut-marut kebijakan outsourcing masih saja menyandera hak buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Peningkatan kualitas hidup buruh, secara konstitusional, adalah tanggung jawab pemerintah," tegas Fadli. Seharusnya, hal itu bisa didukung dengan langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur bisnis dan birokrasi yang efisien sehingga pengusaha dapat meningkatkan keuntungan.

Dengan langkah konkret tersebut, ujar Fadli, tak lagi ada dalih pengusaha untuk tak memperbaiki taraf hidup buruh atau pekerjanya. "Bila buruh makmur, rakyat sejahtera," tegas Fadli sembari mengucapkan selamat Hari Buruh. 

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Demo Buruh

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.