Inflasi Juni Tinggi, Harga BBM Jadi Naik?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih mempertimbangkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni mendatang. Hal ini terjadi setelah ada defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan yang memberatkan fiskal dalam negeri. Apalagi lembaga pemeringkat internasional Standard and Poors (S&P) telah menurunkan outlook peringkat surat utang Indonesia dari BB+ positif ke BB+ stabil.

Menteri Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan, pekan ini pemerintah akan berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi satu harga. Konsultasi ini penting dilakukan sebelum akan dilaporkan ke DPR pada minggu kedua Mei ini.

Hal tersebut sekaligus untuk menyiapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Namun, bila rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada Juni mendatang, maka hal tersebut akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni dan Juli. Sekadar tahu, Juni dan Juli ini merupakan bulan liburan sekolah, sekaligus bulan puasa dan persiapan lebaran.

"Saya memang mengetahui bahwa (inflasi di bulan Juni dan Juli) itu tidak ideal. Tapi keputusan harus diambil," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin malam (6/5/2013).

Hatta mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden terkait rencana menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Hatta menjelaskan, akan ada pengaruhnya kepada fiskal bila tidak segera melakukan sesuatu. Namun, Hatta enggan menjelaskan lebih lanjut kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi neraca anggaran dan neraca perdagangan yang sudah jebol tersebut.

"Jadi intinya harus ada tindakan yang dilakukan," tambahnya.

Agar tidak berdampak ke inflasi, maka pemerintah saat ini terus mengantisipasi inflasi khususnya dari bahan makanan dan volatile food, khususnya daging, produk hortikultura, dan beras. Oleh karena itu, saat pemerintah jadi mengeksekusi kebijakan BBM bersubsidi, maka inflasi tidak akan melonjak signifikan.

Terkait pelaksanaan menaikkan harga BBM bersubsidi, Hatta belum berani berspekulasi. Sebab, saat ini pimpinan DPR masih ada yang di luar negeri dan sebagian masih masuk masa reses. Harapannya, RAPBNP bisa segera masuk ke DPR pada minggu kedua Mei 2013.

"Lalu kita akan bahas dengan DPR. Kalau lancar maka bisa dua minggu dibahas," tambahnya.

Namun, kata Hatta, hal yang terpenting saat ini adalah menjaga defisit anggaran tidak melebihi target sebelumnya, yaitu 3 persen.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Subsidi BBM untuk Orang Kaya?