Kwik: Kalau Kontraknya Habis, Perusahaan Migas Asing Harus Pergi

Kompas.com - 28/08/2013, 17:17 WIB
Ilustrasi blok migas

KOMPAS/SUBUR TJAHJONOIlustrasi blok migas
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior, Kwik Kian Gie, menilai pemerintah tidak mampu mengelola Blok Mahakam, dan Blok Cepu, karena terus memperpanjang kontrak kerja sama kepada pihak asing.

"Kontrak Cepu dan kontrak Mahakam, kalau sudah habis pergi dong. Bangsa Indonesia tidak mampu mengelola Blok Mahakam, dan Blok Cepu. Ini hopeless," kata Kwik di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Kwik mengatakan sulit, karena hampir seluruh sumber pendapatan vital dikuasai asing.

"Kalau ada kapitalis besar bilang mau investasi, silakan. Dia bilang mau keruk batubara, silakan. Banyak sekali aspek yg baru diketahui belakangan (sebab ekonomi terpuruk)," ungkap Kwik.

Malah menurutnya, selama Soeharto berkuasa, sumber-sumber ekonomi yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, tidak dikuasai asing.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X