Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beli Bensin Subsidi dengan Kartu, Ini Komentar Dahlan Iskan

Kompas.com - 25/09/2013, 16:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya belum berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait sistem pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) oleh konsumen secara non tunai (cashless transaction).

"Itu (kalau jadi kebijakan) silakan, terserah," kata Dahkan ketika dimintai tanggapan soal wacana tersebut, di kantor Kementerian BUMN, Merdeka Selatan, di Jakarta, pada Rabu (24/9/2013).

Menurut mantan Dirut PLN tersebut, bagaimana cara konsumen membayar BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak menjadi persoalan. Namun, yang penting lanjutnya, mengontrol penggunaan BBM bersubsidi. "Jadi apakah betul mobil ini pakai BBM bersubsidi atau tidak," katanya.

Mengenai pemasangan radio frequency indentification (RFID) yang lamban, Dahlan mengatakan akan melakukan koordinasi ulang dengan PT Pertamina (Persero) dengan PT Indonesia Telekomunikasi (Inti) sebagai pemenang tender RFID. "Harus ada pembicaraan ulang karena waktu itu dollar AS, Rp 9200 sekarang sudah Rp 11.000," kata dia.

Sebelumnya pemerintah mengindikasikan akan menunda penerapan RFID, alasannya pemasangan RFID tidak secepat yang diharapkan. Padahal RFID ditargetkan sudah terpasang di seluruh SPBU di Indonesia pada tahun depan. Namun, pada kenyataannya, hingga September 2013 ini pun, masih realisasinya sangat minim.

"RFID mungkin jalan tapi tidak secepat yang seharusnya," ujar Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro saat ditemui lepas rakor bulanan Bank Indonesia di Gedung BI Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Ia mengatakan, sebagai penggantinya pemerintah menyiapkan cara lain untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini. Ia juga mengatakan sudah berkonsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait cara baru tersebut.

"Ini lebih ke cashless transaction. Jadi kalau kalian beli bensin tidak pakai uang tunai lagi, pakai kartu (debit, kredit atau uang elektronik)," kata dia menjelaskan fungsi kartu pembayaran.

Dengan penggunaan cashless transaction itu, pemerintah akan memiliki data atau bisa mengidentifikasi siapa saja yang membeli bensin di luar kewajaran. Misalnya, satu orang membeli bensin senilai Rp 1 juta dalam sekali transaksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com