"Shutdown" AS Bisa Ancam Perekonomian Dunia

PARIS, KOMPAS.com - Krisis anggaran di Amerika Serikat, yang telah memaksa penghentian sementara sebagian pelayanan pemerintah federal negara adidaya itu, bisa mengancam perekonomian global jika berlangsung terlalu lama dan berlarut-larut.

”Penghentian sementara layanan Pemerintah Amerika Serikat (AS) itu menjadi ancaman jika berkepanjangan. Itu akan menjadi ancaman, bukan hanya bagi AS, melainkan juga bagi perekonomian dunia,” ujar Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi, dalam konferensi pers di Paris, Perancis, Rabu (2/10/2013).

Kekhawatiran senada dilontarkan Pemerintah Perancis, yang baru saja keluar dari resesi. ”Jika situasi ini bertahan, bisa memperlambat pemulihan ekonomi yang sedang berjalan,” ujar Menteri Keuangan Perancis Pierre Moscovici.

Kekhawatiran senada disampaikan kalangan eksportir di Indonesia. Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah Djoko Santosa di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, mengungkapkan, 60 persen ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia dilakukan dengan AS.

Djoko mengatakan, jika krisis di AS berlarut-larut atau pemulihan dilakukan bertahap, para eksportir Indonesia khawatir terkena dampak, setidaknya dalam bentuk tertahannya barang di pelabuhan atau transaksi pembayaran yang tertunda.

Dihubungi secara terpisah di Nusa Dua, Bali, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan optimistis krisis anggaran di AS tak akan berlangsung lama, ”Saya tidak melihat ini berlangsung lama dan jangka panjang serta berdampak ke Indonesia,” kata Iman.

Iman menduga, kalaupun krisis itu berdampak terhadap Indonesia, paling jauh dampaknya hanya akan terasa dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Yang justru perlu diwaspadai, menurut Iman, adalah pagu utang Pemerintah AS saat ini yang akan terpakai semua pada 17 Oktober. Jika sebelum 17 Oktober tak ada kesepakatan menaikkan pagu utang di kalangan para politisi di Washington, AS terancam gagal bayar. ”Ini akan sangat besar dampaknya terhadap ekonomi APEC dan dunia,” ujar Iman.

Bursa saham di Eropa dan AS pun mulai bereaksi negatif. Indeks FTSE 100 di Eropa turun 0,6 persen, sementara indeks DAX Jerman jatuh 1,1 persen ke level 8.596. Demikian juga indeks CAC-40 di Perancis yang merosot 1,3 persen menjadi 4.144.

Menjelang tengah hari Rabu di AS, indeks Dow Jones turun 0,8 persen menjadi 15.066, sementara indeks S&P 500 jatuh 0,7 persen pada level 1.683.

Tetap hadir

Dari Washington dilaporkan, Presiden AS Barack Obama akan tetap menghadiri KTT Ke-21 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, 7-8 Oktober 2013, dan KTT Asia Timur (EAS) di Brunei setelah itu. Namun, Obama memutuskan membatalkan rencana kunjungan ke Malaysia dan Filipina terkait dengan krisis di AS.

Para pejabat senior Pemerintah AS menekankan, penting bagi Presiden Obama untuk tetap berangkat ke pertemuan puncak APEC. ”Kita berharap, ini masih hari Selasa, dan penghentian sebagian aktivitas Pemerintah AS segera diakhiri. Perjalanan ke Asia merupakan hal penting bagi AS sendiri,” kata Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney di Washington, Selasa.

Saat menghadapi masalah serupa, Presiden AS Bill Clinton pernah membatalkan kunjungan ke KTT APEC di Osaka, Jepang, pada tahun 1995.

Harian The New York Times memberitakan, rencana kunjungan Obama ke Malaysia dan Filipina dibatalkan. Sebagai pengganti, Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan memimpin delegasi AS ke kedua negara itu.

Kronologi penghentian

Kisruh anggaran AS, yang berakhir dengan penutupan sebagian aktivitas Pemerintah AS untuk pertama kali dalam 17 tahun terakhir, dimulai dari surat Menteri Keuangan AS Jack Lew pada awal tahun ini ke Ketua DPR AS John Boehner. Dalam surat itu, Lew mengatakan, Pemerintah AS butuh utang baru untuk melanjutkan program anggaran pemerintah.

Untuk menaikkan pagu utang AS, pemerintah harus mendapat persetujuan Kongres, yakni DPR AS dan Senat AS. Persetujuan Kongres itu selanjutnya dieksekusi Pemerintah AS lewat penerbitan surat utang.

Persoalan menjadi pelik karena dua komponen Kongres tersebut dikuasai partai berbeda. DPR AS dikuasai Partai Republik yang tidak suka dengan program-program Obama, sementara Senat dikuasai Partai Demokrat yang pro-Obama.

Salah satu program Obama yang tidak disukai republiken adalah program Obamacare, sebutan bagi UU Pelayanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act), yang bertujuan membuat jutaan warga AS bisa menjangkau layanan kesehatan.

Sebagai salah satu pemilik hak budgeter, DPR AS bersikeras hanya akan mengizinkan kenaikan pagu utang AS jika Obamacare ditunda sedikitnya selama setahun. Sebaliknya, Senat tak setuju dengan syarat tersebut. Hingga Senin, kesepakatan tak kunjung tercapai, yang memicu penutupan sementara layanan Pemerintah AS mulai hari Selasa.

Di Jakarta, Kedutaan Besar AS menyatakan akan tetap beroperasi seperti biasa meski sebagian operasi kantor-kantor pemerintah di AS dihentikan terkait dengan penutupan sementara itu.

Dalam pernyataan yang dipasang di laman resminya, Kedubes AS menyebutkan, layanan konsuler, seperti pengeluaran visa dan paspor, serta layanan penting bagi warga AS di luar negeri tetap beroperasi 100 persen. Hal itu dimungkinkan karena beragam layanan konsuler itu menarik biaya tersendiri dari orang-orang yang membutuhkan. (MAS/EKI/DHF/AP/AFP/REUTERS/MON/LOK)