Hatta: Pemerintah Terus Pangkas Birokrasi Perizinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan pola perizinan yang selama ini mengganggu kemudahan para pengusaha untuk berbisnis di Indonesia. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menyederhanakan pola perizinan yang selama ini "menghantui" para investor. Pola perizinan yang berbelit-belit, menurutnya, memakan waktu dan biaya yang luar biasa.

"Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menyederhanakan pola perizinan yang sangat menghatui para investor kita. Sejumlah perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang tinggi saat ini sedang terus kita pangkas," kata Hatta dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2013 di Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Hatta memberi contoh, saat ini pemerintah sedang memangkas pola perizinan sektor migas. Jumlah perizinan di sektor tersebut, jelasnya, terdiri atas lebih dari 86 jenis perizinan. Ini merupakan sesuatu yang melelahkan dan tentu saja memakan biaya tinggi.

"Kalau perusahaan ingin memulai (usaha) hari ini, maka hasil dari perizinan itu akan keluar 2 hingga 3 tahun kemudian. Sesuatu yang melelahkan dan memakan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perizinan yang bertele-tele menjadi target pemerintah untuk kita pangkas," ujarnya.

Selain menyederhanakan pola perizinan usaha, pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain dalam mempermudah proses usaha dan investasi di Tanah Air. Menurut Hatta, pemerintah terus melakukan perbaikan fasilitas dan memberi dukungan fiskal. Di samping itu, lanjutnya, pemerintah juga mendorong peran BUMN.

"Selain meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia terus memperbaiki fasilitas untuk memberikan penjaminan dan dukungan fiskal bagi infrastruktur yang dikerjasamakan bersama pihak swasta. Berbagai upaya mengembangkan skema-skema pembiayaan juga terus dilakukan, misalnya melalui penerbitan obligasi untuk infrastruktur maupun melalui pembiayaan sukuk. Sementara itu, peningkatan peran peran BUMN baik secara sendiri maupun kerja sama dengan pihak swasta maupun foreign direct investmen harus terus kita dorong," papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.