Kompas.com - 04/12/2013, 13:16 WIB
Petugas mengecek jaringan Radio Frequency Identification (RFID) melalui laptop yang terpasang di salah satu mobil mewah di SPBU kawasan Tanah Abangi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013). Pertamina dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) mulai melakukan pemasangan RFID untuk memantau penggunaan BBM bersubsidi melalui 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin) di seluruh Indonesia dengan target selesai pada Juli 2014. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAPetugas mengecek jaringan Radio Frequency Identification (RFID) melalui laptop yang terpasang di salah satu mobil mewah di SPBU kawasan Tanah Abangi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013). Pertamina dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) mulai melakukan pemasangan RFID untuk memantau penggunaan BBM bersubsidi melalui 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin) di seluruh Indonesia dengan target selesai pada Juli 2014.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengimbau warga yang tidak menggunakan BBM subsidi agar tidak memasang RFID di kendaraan mereka.

Bambang mengaku, saat ini ada semacam imbauan moral bahwa RFID adalah dalam rangka mengendalikan BBM subsidi. Seharusnya, kata dia, yang memakai atau menggunakan RFID adalah yang membutuhkan BBM subsidi.

"Ini kan nggak semua orang membutuhkan. Jadi itu yang seharusnya menjadi perhatian. Tapi paling tidak RFID bisa mengendalikan volume, jadi konsumsi tidak berlebihan. Itu at least bisa membantu dari sisi volume," kata Bambang di Hotel Ritz-Carlton, Rabu (4/12/2013).

Bambang menegaskan, mobil mewah seharusnya tidak memakai RFID. Bila RFID dipasang di mobil mewah, maka artinya mobil tersebut dapat memakai BBM subsidi. Hal ini menurut Bambang tidak seharusnya terjadi karena membuat BBM subsidi dapat diakses semua orang, termasuk yang seharusnya tidak memakai BBM subsidi.

Bambang menjelaskan, setidaknya ada dua cara dalam mengendalikan konsumsi BBM. Pertama adalah konversi, yang menurutnya berarti menggunakan jenis lain untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak (BBM). "Dalam hal ini tentunya biofuel dan gas. Itu harus diperbanyak, diperbesar, dan kita siapkan semua aturan yang terkait," kata dia.

Cara kedua, ujar Bambang, adalah close distribution. Ia mengatakan, pemerintah menginginkan agar pihak yang menikmati BBM subsidi adalah yang benar-benar berhak. BBM subsidi diharapkannya tak lagi mudah dinikmati semua orang.

"Jadi kita berharap yang mendaftar RFID adalah orang yang benar-benar membutuhkan, jadi bukan konsumsi semua pihak," ungkapnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan 'Leap'

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan "Leap"

Whats New
Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Whats New
Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Whats New
Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Spend Smart
Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi 'Trending Topic' di Twitter, Ada Apa?

Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi "Trending Topic" di Twitter, Ada Apa?

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Whats New
Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.