Kompas.com - 09/12/2013, 07:10 WIB
Dirut PLN Nur Pamudji KOMPAS/EVY RACHMAWATIDirut PLN Nur Pamudji
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS
  - Pengajuan pengunduran diri oleh Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji sebagai wujud kekecewaannya terhadap pengusutan Kejaksaan Agung terhadap proyek pengadaan turbin pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Belawan, Medan, Sumatera Utara, tahun anggaran 2007-2009 dan pemeliharaan rutin tahun 2012. Nur menilai tidak bisa melindungi pegawainya yang bekerja baik dan profesional dari masalah hukum.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu (8/12/2013), di Jakarta, menjelaskan, kasus itu bermula ketika beberapa turbin Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan telah beroperasi selama 120.000 jam, beberapa waktu yang lalu. Padahal, sesuai standar operasi, ketika mesin sudah beroperasi 100.000 jam, mesin pembangkit harus diistirahatkan dulu untuk pemeliharaan. Penundaan pemeliharaan turbin itu karena kondisi pasokan listrik di Sumatera Utara pas-pasan, sehingga jika pembangkit berhenti beroperasi akan mengakibatkan listrik padam.

Untuk itu PT PLN kemudian mengadakan lelang pengerjaan perpanjangan usia mesin turbin dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan perusahaan itu. Penetapan HPS itu berdasarkan survei harga, beberapa standar lainnya, dan ada acuan harga barang. Namun ketika mesin dicek, ternyata perlu pekerjaan tambahan karena ada komponen yang harus diganti sehingga biaya pengerjaan itu melebihi HPS.

Penyidik Kejaksaan Agung menyatakan, selisih nilai proyek Belawan yang terdiri dari nilai kontrak utama dan perubahan kontrak karena pengerjaan tambahan dengan HPS itu sebagai penggelembungan dana dan dianggap merugikan negara. Penyidik Kejaksaan Agung juga menilai kemampuan mesin tidak sesuai kontrak karena hanya beroperasi 123 megawatt (MW). Padahal dalam kontrak disebutkan kapasitasnya 140 MW.

Bambang menjelaskan, sebenarnya kapasitas terpasang turbin pada PLTGU Belawan itu 140 MW. Namun karena beban daya saat siang hari rendah, mesin beroperasi di bawah kapasitas terpasang.

”Operasi listrik itu sesuai berapa daya yang diminta pelanggan. Ketika siang hari beban rendah, mesin beroperasi tidak pada kapasitas penuh, dan itu dianggap tidak sesuai kontrak,” ujar Bambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, dan pengamat energi Fabby Tumwa menyarankan ‎Dahlan Iskan secepatnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. ”Proses itu haruslah transparan sehingga publik mudah memahami,” kata Satya. (EVY)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | 'Empty Love', Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu 'Toxic' Kenapa Masih Dipertahankan?

[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | "Empty Love", Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu "Toxic" Kenapa Masih Dipertahankan?

Rilis
Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Rilis
Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Rilis
Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Rilis
Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Whats New
Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Rilis
Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Spend Smart
Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

Rilis
Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Whats New
Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Whats New
Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X