Kompas.com - 09/12/2013, 07:10 WIB
Dirut PLN Nur Pamudji KOMPAS/EVY RACHMAWATIDirut PLN Nur Pamudji
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS
  - Pengajuan pengunduran diri oleh Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji sebagai wujud kekecewaannya terhadap pengusutan Kejaksaan Agung terhadap proyek pengadaan turbin pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Belawan, Medan, Sumatera Utara, tahun anggaran 2007-2009 dan pemeliharaan rutin tahun 2012. Nur menilai tidak bisa melindungi pegawainya yang bekerja baik dan profesional dari masalah hukum.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu (8/12/2013), di Jakarta, menjelaskan, kasus itu bermula ketika beberapa turbin Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan telah beroperasi selama 120.000 jam, beberapa waktu yang lalu. Padahal, sesuai standar operasi, ketika mesin sudah beroperasi 100.000 jam, mesin pembangkit harus diistirahatkan dulu untuk pemeliharaan. Penundaan pemeliharaan turbin itu karena kondisi pasokan listrik di Sumatera Utara pas-pasan, sehingga jika pembangkit berhenti beroperasi akan mengakibatkan listrik padam.

Untuk itu PT PLN kemudian mengadakan lelang pengerjaan perpanjangan usia mesin turbin dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan perusahaan itu. Penetapan HPS itu berdasarkan survei harga, beberapa standar lainnya, dan ada acuan harga barang. Namun ketika mesin dicek, ternyata perlu pekerjaan tambahan karena ada komponen yang harus diganti sehingga biaya pengerjaan itu melebihi HPS.

Penyidik Kejaksaan Agung menyatakan, selisih nilai proyek Belawan yang terdiri dari nilai kontrak utama dan perubahan kontrak karena pengerjaan tambahan dengan HPS itu sebagai penggelembungan dana dan dianggap merugikan negara. Penyidik Kejaksaan Agung juga menilai kemampuan mesin tidak sesuai kontrak karena hanya beroperasi 123 megawatt (MW). Padahal dalam kontrak disebutkan kapasitasnya 140 MW.

Bambang menjelaskan, sebenarnya kapasitas terpasang turbin pada PLTGU Belawan itu 140 MW. Namun karena beban daya saat siang hari rendah, mesin beroperasi di bawah kapasitas terpasang.

”Operasi listrik itu sesuai berapa daya yang diminta pelanggan. Ketika siang hari beban rendah, mesin beroperasi tidak pada kapasitas penuh, dan itu dianggap tidak sesuai kontrak,” ujar Bambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, dan pengamat energi Fabby Tumwa menyarankan ‎Dahlan Iskan secepatnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. ”Proses itu haruslah transparan sehingga publik mudah memahami,” kata Satya. (EVY)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Whats New
Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Whats New
Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X