Kompas.com - 10/01/2014, 13:47 WIB
Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, ketika berbicara dengan wartawan di newsroom Kompas.com di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, ketika berbicara dengan wartawan di newsroom Kompas.com di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga daging sapi yang kembali merangkak naik di kisaran Rp 97.000 per kilogram (Kg) disebut lantaran kurangnya pasokan dalam negeri.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, mau tak mau gejolak harga tersebut harus disikapi dengan melakukan importasi. Ia menyatakan jika di sektor hulu alias produksi beres, dalam hal ini merupakan tugas Kementerian Pertanian, maka tidak perlu ada importasi.

Namun, produksi sapi nyatanya belum mencukupi kebutuhan nasional. Oleh karena itu, impor menjadi pilihan penyelamatan.

“Sudah dua, tiga tahun yang lalu Kementerian Perdagangan mengusulkan (ke Kementerian Pertanian) agar UU PKH direvisi, namun telat,” kata dia saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (9/1/2014).

Menurut Gita, revisi UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) menjadi payung hukum, agar Indonesia bisa mendatangkan sapi yang lebih murah dari lebih banyak negara.

Sementara ini, Indonesia sebut Gita masih tersandera UU PKH, sehingga hanya bisa mendatangkan sapi dari Australia. Padahal, India juga memiliki banyak pasokan sapi.

 

Sebagai informasi, dengan direvisinya UU PKH tersebut, importasi sapi yang sebelumnya berdasarkan country based, berubah menjadi zone based. Artinya, walaupun sapi-sapi di salah satu wilayah (zona) di negara tersebut mengidap penyakit mulut dan kuku, tidak menjadikan negara tersebut terlarang memasok sapi ke Indonesia.

 

Menteri Pertanian Suswono, Selasa (7/1/2014) memiliki pendapata lain soal importasi sapi. Melihat pengalaman 3 tahun silam, harga daging sapi murah karena volume impor terlalu besar sehingga harga di tingkat peternak mengalami tekanan.

 

"Kami minta komitmen saja supaya (Kementerian) Perdagangan meskipun memberikan keleluasaan ijin, tetap tentu saja tidak akan menekan harga di peternak,” tukasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X