Penolakan Regulasi Kegagalan Humas Pemerintah

Indira Abidin, Chief Happiness Officer FortunePR, membenarkan, pengusaha besar pastinya memiliki kepentingan yang lebih tinggi, dibanding warga atau masyarakat sipil. Salah satu cara yang bisa dilakukan humas terkait agar pesan dari peraturan tersebut sampai ke kalangan usaha adalah intensitas komunikasi.

"Caranya intensitas komunikasinya, intensitas partnershipnya, sehingga ketemu win-win solution-nya," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2014).

Menurut Indira, penerapan UU Minerba yang hingga kini mendapatkan penolakan dari kalangan usaha menunjukkan, humas pemerintah gagal dalam menyampaikan pesan bahwa peraturan itu adalah juga untuk kepentingan usaha.

"Justru saya juga mau tanya (lima tahun itu ngapain). Apa sih yang dilakukan. Apa yang sudah dilakukan itu efektif," katanya.

"Apa yang sudah dilakukan bisa kena ke kepalanya (pengusaha), ke alam bawah sadar si pengusaha ini sehingga mereka merasa, oh iya, ini untuk kepentingan saya. Karena semua orang pasti akan nanya apa kepentingan saya di sini," tutur dia lagi.

Sebetulnya, sebut Indira, tidak ada perbedaan signifikan antara resistensi dari masyarakat atau pengusaha terhadap regulasi pemerintah. Keduanya, kata dia, bisa diselesaikan jika humas bisa memanusiakan.

"Pada saat kita bersama masyarakat daerah, mereka juga seneng kok kalau diajak makan meskipun ngeleseh di rumah mereka atau dikumpulkan di rumah RTnya. Itu pasti mereka seneng," katanya.

"Sama kaya pemilik usaha, pasti mereka seneng diundang, diundang juga Kadin-nya untuk ngebahas sama-sama, pasti seneng," ucap wanita yang juga menjabat sebagai Corporate Secretary PT Fortune Indonesia Tbk. itu.