"Mana yang Duluan, Kartu Sehat atau BPJS?"

“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/6/2014).

Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon presiden Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” tanyanya.

Imam menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, dengan nama Kartu Indonesia Sehat. Dia juga mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.

“Jadi, sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum BPJS Kesehatan. Jadi, apa salahnya yang sudah dilakukan itu kalau relatif bagus dilaksanakan secara nasional,” katanya lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.

Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan (baca: Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi).

Berdasarkan catatan Kompas.com, saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi juga sudah menerapkan kartu sehat bagi warganya. Adapun Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di Jakarta pada 10 November 2012. 

Sementara itu, meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014.