Kompas.com - 19/06/2014, 18:03 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintahan baru yang terpilih diharapkan bisa menyelesaikan polemik yang terjadi di industri pertambangan. Selama ini, isu pertambangan cukup menyita perhatian, utamanya berkaitan dengan pelarangan ekspor mineral mentah.

Selama ini, diskusi mengenai pelonggaran ekspor mineral mentah antara pihak pengusaha dan pemerintah berjalan lambat. UU Minerba yang mengusung niat mulia untuk meningkatkan kualitas ekspor justru mengakibatkan ribuan pekerja tambang kehilangan pekerjaannya.

"Sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan Newmont telah ditempatkan dalam status stand-by dengan pemotongan gaji semenjak 6 Juni 2014 lalu," tutur Presiden Direktur Newmont, Martiono Hadianto dalam penjelasannya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, menurutnya, salah satu PR besar pemerintahan yang akan datang adalah mengenai penerapan regulasi terbaru UU Minerba No.4/2009 dan carut marut renegosiasi Kontrak Karya yang belum menemui titik final,  terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang raksasa, seperti Freeport dan Newmont.

Terkait dengan Newmont, Martiono menjelaskan, perseroan sebenarnya telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan pemurnian dalam negeri dan membantu menyelesaikan isu ini.

“Namun, meski segala upaya terbaik telah kami lakukan, perusahaan belum dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak Januari lalu dan belum menerima izin ekspor,” jelas Martiono.

Keadaan ini tentunya membuat khawatir berbagai pihak, yang salah satunya pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan, dan ditentukan oleh keberlangsungan produksi dan kontribusi Newmont. Ketika perusahaan ini mengumumkan kondisi force majeure dan harus menghentikan operasinya, artinya KSB praktis terancam kehilangan 95 persen sektor pendapatannya.

Tidak hanya itu, karyawan dan karyawan kontraktor PTNNT yang menggantungkan hidup pada operasi perusahaan ikut terkena imbas. Untuk menyelesaikan masalah di industri pertambangan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru adalah tegas dan konsisten menjalankan regulasi yang disusun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.