Kesejahteraan Buruh ala Capres

Tak terkecuali kaum buruh yang penghasilannya tergerus inflasi dan semakin sulit mencari pekerjaan dengan upah lebih mahal karena keterbatasan lapangan kerja. Kenaikan drastis upah minimum selama tiga tahun terakhir tidak cukup membantu karena harga kebutuhan pokok dan biaya kontrakan ikut melonjak sebelum buruh menikmati upah baru.

Menurut BPS, dari 118,2 juta orang yang bekerja pada Februari 2014, baru 47,5 juta orang (40,19 persen) yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial dan hak-hak yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun 70,7 juta orang (59,81 persen) berada di sektor informal yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja tak dibayar.

Pada periode Februari 2013- Februari 2014, pekerja informal bertambah 420.000 orang. Dampak kegagalan transisi sektor industri pertanian yang menampung 40,83 juta pekerja ke sektor industri manufaktur membuat pasar kerja formal tak kunjung tumbuh.

Bagaimana para kandidat pemimpin 237 juta bangsa Indonesia ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh? Hal yang terasa semakin sulit di tengah turunnya serapan tenaga kerja dalam 1 persen pertumbuhan, dari 400.000 pekerja pada tahun 2010 menjadi 180.000 pekerja pada tahun 2013.

Pasangan Prabowo Subianto- Muhammad Hatta Rajasa bertekad meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju dua juta pekerjaan setiap tahun melalui deregulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya. Sektor industri manufaktur yang padat karya, seperti tekstil, sepatu dan alas kaki, elektronik, sektor industri pertanian dengan pembukaan lahan baru, serta memperkuat badan usaha milik negara sebagai lokomotif perekonomian nasional, menjadi andalan pasangan ini.

Konsep hilirisasi juga masih diprioritaskan untuk meningkatkan peluang penciptaan pekerjaan di dalam negeri, seperti perkebunan kelapa sawit serta industri bubur kertas dan kertas. Prabowo-Hatta juga mendorong pembangunan sektor industri manufaktur bidang transportasi mulai darat, laut, dan udara, ditambah industri alat pertanian.

Pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla berkomitmen membangun pemberdayaan buruh melalui pengendalian inflasi yang menggerus daya beli dan membangun perumahan buruh di dekat kawasan industri. Selain itu, APBN sebagai bagian penting dari pelayanan hak buruh, kontribusi iuran jaminan kesehatan nasional dari APBN dan APBD, dan melarang tenaga alih daya di lingkungan BUMN.

Jokowi-Kalla juga membangun mekanisme yang melindungi pekerja domestik dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan penyerapan tenaga kerja. Pasangan ini bertekad membenahi masalah ketenagakerjaan dengan mendukung pengesahan sejumlah regulasi, seperti komite pengawas ketenagakerjaan, sistem pengupahan dan perlindungan upah, serta penyelesaian hubungan industrial.

Upaya penciptaan iklim hubungan industrial yang kondusif sepatutnya diperhatikan kedua pasangan kandidat. Pemimpin buruh juga harus terus-menerus diajak meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Ketersediaan pangan, sandang, dan perumahan layak dengan harga terjangkau di dekat kawasan industri merupakan kunci kesejahteraan buruh. (Hamzirwan)